Mendikti Saintek Di-reshuffle, Akankah 3 Menteri Prabowo Ini Menyusul?

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro pada Rabu (19/2/2025). Pelantikan ini merupakan langkah pertama dalam pembaruan kabinet di awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Reshuffle kabinet perdana ini menjadi jawaban atas kritik masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski banyak pencapaian positif, tapi selama masa itu terdapat sejumlah menteri yang dianggap berkinerja buruk berdasarkan survei beberapa lembaga, sehingga muncul pertanyaan publik apakah Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet atau tidak.

Dalam artikel ini, dibahas lebih lanjut mengenai menteri-menteri yang kinerjanya dinilai kurang memuaskan dan mungkin berisiko digeser.

Baca juga: Brian Yuliarto Dilantik Jadi Mendikti Saintek, Gantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro

3 Menteri Prabowo yang Dinilai Banyak Pihak Layak Di-reshuffle

1. Menteri Hak Asasi Manusia: Natalius Pigai

Natalius Pigai adalah Menteri Hak Asasi Manusia yang mendapat sorotan tajam karena dinilai tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan survei yang dirilis oleh Celios pada 21 Januari 2025, Pigai memperoleh nilai -113 poin, angka yang mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kinerjanya. Salah satu alasan utama mengapa Pigai mendapat penilaian negatif adalah ketidakhadirannya dalam mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi di beberapa daerah, seperti dugaan pelanggaran HAM dalam proyek strategis nasional di Pulau Rempang, Batam, dan kasus pagar laut di Tangerang, Banten.

Kritik terhadap Natalius Pigai:
1. Pigai dianggap tidak menunjukkan kinerja nyata dalam 100 hari pertama pemerintahannya.
2. Sejumlah anggota DPR, termasuk Fraksi PDIP, menyoroti ketidakaktifan Pigai dalam menyelesaikan masalah HAM.
3. Selama menjabat, Pigai tidak terlihat turun langsung ke lapangan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM seperti yang diharapkan banyak pihak, berdasarkan pengalamannya di Komnas HAM sebelumnya.
Jika kinerjanya terus merosot, tidak menutup kemungkinan Presiden Prabowo akan mempertimbangkan reshuffle untuk menggantinya dengan sosok yang lebih aktif dan berkomitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia.

2. Menteri Koperasi dan UKM: Budi Arie Setiadi

Budi Arie Setiadi, yang menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), juga masuk dalam daftar menteri dengan kinerja buruk. Berdasarkan survei Celios, Budi Arie memperoleh nilai -61 poin. Meskipun memiliki latar belakang yang cukup baik, ia dinilai kurang mampu menciptakan terobosan baru dalam mengelola koperasi dan memperbaiki perekonomian usaha kecil. Bahkan, beberapa pihak menilai Budi Arie tidak memberikan inovasi yang berarti untuk sektor UKM yang sangat penting bagi ekonomi Indonesia.