Pemerintah-DPR Diminta Tidak Lepas Tanggung jawab

Persoalannya, kata Adi, bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan, siapa yang berhak menindak? "Kata Bawaslu itu bukan domain mereka, ataukah pemerintah bahwa penanggulangan ini terpusat di negara. Kalau lepas tanggungjawab, korbannya nyawa. Jangan hanya semangat membahas pilkada atas nama bangsa dan negara. Mestinya atas nama bangsa dan negara juga pelanggar protokol kesehatan itu harus ditindak. Itu saja, tak ada pilihan lain, tak ada negosiasi," katanya.(Baca juga: Prajurit TNI AD Berjibaku Cerdaskan Generasi di Batas Negeri ).

Adi mengatakan, sejak awal dirinya keras menyuarakan agar bagi pelanggar protokol kesehatan agar didiskualifikasi. "Ya karena begini akibatnya, pasti akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sengaja dilanggar sebenarnya. Begitu letak rumitnya pilkada di tengah pandemi," tuturnya.