Jokowi-Ma'ruf Harus Bisa Optimalkan Semua Janji Kampanyenya
Selasa, 20 Oktober 2020 - 14:37 WIB
loading...
Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Maruf Amin harus bisa mengoptimalkan semua janji kampanyenya di Pilpres 2019 dengan pelaksanaan dan dalam kenyataannya. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara mengatakan bahwa Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin harus bisa mengoptimalkan semua janji kampanyenya di Pilpres 2019 dengan pelaksanaan dan dalam kenyataannya. Diketahui, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin pada hari ini genap setahun memimpin.
"Problem keselarasan yaitu Pemerintah Jokowi-Ma'ruf harus bisa mengoptimalkan semua janji kampanyenya di Pilpres 2019 dengan pelaksanaan dan dalam kenyataannya. Termasuk saat ini bagaimana menyelaraskan prioritas ekonomi atau penanganan kesehatan masyarakat terlebih dahulu di masa pandemi COVID-19," ujar Igor Dirgantara kepada SINDOnews, Selasa (20/10/2020). (Baca juga:Setahun Jokowi-Ma’ruf, PKS: Ekonomi, Hukum, dan Politik Ambyar)
"Kenapa perlu Omnibus Law dan kenapa pemerintah tidak fokus untuk menyelesaikan problem penyebaran dan pencegahan virus Corona terlebih dulu sebagai prioritas. Asumsi seperti ini mutlak harus dibantu dengan argumentasi dan pelaksanaannya kinerja oleh para menteri Jokowi," sambung Director Survey and Polling Indonesia (SPIN) ini.
Karena, kata Igor, dampak pandemi COVID-19 jelas-jelas membuat kehidupan masyarakat jauh lebih buruk dari sebelumnya. Intinya, lanjut Igor, tantangan setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf adalah bagaimana bisa semaksimal mungkin melakukan harmonisasi antara pemulihan ekonomi nasional yang tengah dilanda resesi akibat dampak Pandemi COVID-19.
"Sekaligus dapat mengatasi problem kesehatan masyarakat terkait penyebaran, pencegahan serta penyembuhan (pengobatan) masyarakat yang terindikasi terkena virus ataupun OTG (Orang tanpa gelaja-red)," jelasnya.
Maka itu, menurut dia, Presiden Jokowi sebaiknya bersikap lebih tegas kepada pembantunya dan melakukan reshuffle kepada menteri yang tidak bisa melakukan komunikasi politik dengan baik terkait urgensi UU Omnibus Law Cipta Kerja kepada masyarakat. Kata Igor, peran pembantu presiden di kabinet dalam menyosialisasikan Omnibus Law sangat penting agar kewibawaan pemerintah terjaga dan citra positif Jokowi lebih banyak dari negatifnya, baik itu dalam realita juga di dunia maya, tentang asumsi dan praktek penerapan UU Cipta Kerja. (Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Dari Rombak Anggaran hingga Berburu Vaksin)
"Bisa diprediksi bahwa pada saat situasi lebih kondusif pasca demo UU Omnibus Law ini, Presiden Jokowi akan mengevaluasi semua aspek dari kinerja para menterinya serta efektivitas pemerintahan di periode terakhirnya ini. Salah satu opsi yang rasional tentu adalah melakukan reshuffle kabinet," pungkasnya.
"Problem keselarasan yaitu Pemerintah Jokowi-Ma'ruf harus bisa mengoptimalkan semua janji kampanyenya di Pilpres 2019 dengan pelaksanaan dan dalam kenyataannya. Termasuk saat ini bagaimana menyelaraskan prioritas ekonomi atau penanganan kesehatan masyarakat terlebih dahulu di masa pandemi COVID-19," ujar Igor Dirgantara kepada SINDOnews, Selasa (20/10/2020). (Baca juga:Setahun Jokowi-Ma’ruf, PKS: Ekonomi, Hukum, dan Politik Ambyar)
"Kenapa perlu Omnibus Law dan kenapa pemerintah tidak fokus untuk menyelesaikan problem penyebaran dan pencegahan virus Corona terlebih dulu sebagai prioritas. Asumsi seperti ini mutlak harus dibantu dengan argumentasi dan pelaksanaannya kinerja oleh para menteri Jokowi," sambung Director Survey and Polling Indonesia (SPIN) ini.
Karena, kata Igor, dampak pandemi COVID-19 jelas-jelas membuat kehidupan masyarakat jauh lebih buruk dari sebelumnya. Intinya, lanjut Igor, tantangan setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf adalah bagaimana bisa semaksimal mungkin melakukan harmonisasi antara pemulihan ekonomi nasional yang tengah dilanda resesi akibat dampak Pandemi COVID-19.
"Sekaligus dapat mengatasi problem kesehatan masyarakat terkait penyebaran, pencegahan serta penyembuhan (pengobatan) masyarakat yang terindikasi terkena virus ataupun OTG (Orang tanpa gelaja-red)," jelasnya.
Maka itu, menurut dia, Presiden Jokowi sebaiknya bersikap lebih tegas kepada pembantunya dan melakukan reshuffle kepada menteri yang tidak bisa melakukan komunikasi politik dengan baik terkait urgensi UU Omnibus Law Cipta Kerja kepada masyarakat. Kata Igor, peran pembantu presiden di kabinet dalam menyosialisasikan Omnibus Law sangat penting agar kewibawaan pemerintah terjaga dan citra positif Jokowi lebih banyak dari negatifnya, baik itu dalam realita juga di dunia maya, tentang asumsi dan praktek penerapan UU Cipta Kerja. (Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Dari Rombak Anggaran hingga Berburu Vaksin)
"Bisa diprediksi bahwa pada saat situasi lebih kondusif pasca demo UU Omnibus Law ini, Presiden Jokowi akan mengevaluasi semua aspek dari kinerja para menterinya serta efektivitas pemerintahan di periode terakhirnya ini. Salah satu opsi yang rasional tentu adalah melakukan reshuffle kabinet," pungkasnya.
(kri)
