Setahun Periode Ke-2 Jokowi

Agus Surono
Peneliti Centre for Strategic and Indonesia Public Policy (CSIPP)

"LIMA tahun ke depan, mohon maaf,saya sudah enggak ada beban. Saya sudah enggak bisa nyalon lagi. Jadi apapun yang terbaik untuk negara akan saya lakukan," Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Kamis (9/5/2019).

Pernyataan Jokowi di atas kiranya relevan untuk memotret perjalanan setahun periode kedua sebagai Presiden Indonesia. Setidaknya pernyataan tersebut melahirkan dua tafsir atau makna yang berbeda.

Tafsir pertama, Jokowi akan benar-benar mengartikulasikan kebijakan-kebijakannya ‘hanya” untuk kepentingan dan berpijak pada rakyat, bukan untuk yang lain. Artinya Jokowi sudah “los dol” tidak lagi berorientasi pada elektoral Pemilu karena batasan periode jabatan presiden.

Keputusan atau kebijakan politik tidak lagi sekadar untuk membangun dan menjaga citra personal karena berharap dipilih lagi. Tetapi setiap kebijakan yang diambil merupakan bagian upaya dari pelunasan janji politiknya, saat bersamaan juga menunjukkan pada upaya pembangunan politik jangka jangka panjang.

Tafsir kedua adalah kebalikan dari makna pertama, yakni, ketiadaan beban yang dimaksud oleh Jokowi justru abai pada pemihakan rakyat. Artinya, karena sudah tidak bisa lagi dicalonkan sebagai presiden, maka Jokowi tidak lagingrekenatau tidak peduli pada suara-suara kritis yang bisa jadi pada periode pertama pemerintahannya sangat ia dipudulikan.

Kebijakan dan pilihan programnya sangat mungkin memperlihatkan sisi-sisi yang ambigu. Tidak jelas gradasi pemihakannya. Tidak lagi peduli terhadap kritik dan cenderung tidak mau mendengar.

Lalu, bagaimana dengan faktanya? Merujuk pada dua isu besar dan stratgeis, yakni UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan UU Omnibus Law , dua tafsir di atas menemukan justifikasi masing-masing. Bahwa tafsir pertama banyak didukung oleh sebagian besar pendukung loyal dan koalisi parlemen. Sementara tafsir kedua banyak dilakukan kelompok-kelompok kritis, seperti LSM dan akademisi.

Pergeseran Koalisi Politik
Pada periode pertama Jokowi bersama Jusuf Kalla didukung empat partai politik, yakni,Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Total kekuatan parlemen keempat partai politik tersebut sebesar 40,33%.

Sementara pada periode kedua Jokowi bersama Ma’ruf Amin didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar),Partai Nasional Demokrat (Nasdem, Partai Kebangkitan Bandgsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Total kekuatan koalisi parlemen yang dimilikisebesar 60,69%.

Dari peta politik tersebut menegaskan ada tantangan yang berbeda bagi Jokowi dalam manajemen pemerintahannya. Tidak disangkal, bahwa pada periode pertama Jokowi secara kalkulatif mestinya lebih berat daripada periode kedua. Dan semestinya di periode saat ini Jokowi lebih bisa gaspol mewujudkan visinya.

Periode pertama, di awal-awal kekuasaanya, Jokowi lebih disibukkan oleh laku konsolidasi politik karena komposisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kalah banyak. Maka tidak mengherankan di kemudian hari Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) mendukung Prabowo-Hatta terlibat dalam pemerintahannya. Di sinilah logika politik menguatkan parlemen menemukan jawabannya.

Sistem dan realitas politik meniscayakan postur koalisi parlemen yang kuat untuk menambah legitimasi, kekuatan dan efektifitas pemerintahan. Terlebih periode pertama Jokowi isu “pelengseran” cukup kuat. Menguatkan parlemen paling tidak menjadi kuncian agar parlemen tidak hiruk pikuk yang bisa menganggu dan mengancam kekuasaan.

Periode kedua, secara politik, Jokowi sudah sangat diuntungkan. Dominanya dukungan di parlemen, plus masuknya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) jelas menjadi modal politik yang sangat besar untuk memuluskan program dan janji politiknya. Persoalan konsolidasi politik sudah tuntas sedari awal, sehingga bisa lebih fokus.

Sayangnya dinamika politik bukan seperti kalkulasi ilmu pasti, bahwa banyak dukungan ternyata tidak selalu paralel dengan beragam kepentingan partai politik. Pun demikian, koalisi besar ternyata tidak selalu menjamin tata kelola politik menjadi mudah. Tuntutan-tuntutan akan kompromi pada kenyataannya juga semakin besar. Hal inilah yang sepertinya menjadi salah satu beban diperiode kedua Jokowi.

Hal yang paling nampak dari begitu besarnya kompromi politik yang dilakukan adalah perihal “jatah” menteri untuk masing-masing partai politik yang terlibat dalam koalisi. Meskipun hal ini juga akan berlaku bagi siapapun presidennya selama sistem politik masih sama seperti sekarang ini. Presidensial dengan multi partai sepertinya menjadi anomali yang tidak bisa dihindarkan.

Ekonomi Sentris
Tidak dimungkiri, sektor ekonomi menjadi indikator paling nyata untuk mengukur sebuah capaian atau keberhasilan bagi pemerintahan yang sedang berjalan. Betul, kesejahteraan hanya bisa diukur dari asumsi-asumsi ekonomi. Tapi terlalu fokus pada ekonomi dan mengabaikan sektor yang lainnya tentu juga langkah yang kurang bijak juga.

Periode pertama dan kedua Jokowi terlihat lebih menitikberatkan pada ekonomi. Sementara sektor-sektor lain, seperti isu Hak Asasi Manusia (HAM), kasus intoleransi kurang mendapat perhatian. Hal inilah yang menjadi PR besar Jokowi untuk 4 tahun kedepan.

Pembangunan atau infrastruktur yang masif jelas akan menjadi legacy luar biasa Jokowi. Tapi akan lebih komplit, jika ada legacy yang tidak sekadar fisik, yakni sebuah peradaban politik yang saling menghormati tentang hal-hal yang asasi yang dimiliki setiap manusia. Pembangunan fisik jelas sangat penting, tapi terus merawat moralitas dan nilai keadaban politik juga sama pentingnya.

Maka tantangan bagi Jokowi ke depan, selain ekonomi dan kesehatan akibat pandemi, juga mulai membuka diri pada isu-isu krusial dan sensitivitas di atas. Jokowi mesti memperlihatkan kehadirannya manakala sebuah peristiwa intoleransi mengusik keberagaman dan keberagamaan sesama warga negara.

Keberanian Jokowi untuk keluar dari ekonomi sentris dan merambah pada sektor lainnya tersebut akan mendorong pada tindakan atau kebijakan yang dekat dengan nilai-nilai kenegerawanan. Isu-isu HAM, Intoleransi lebih mengedepankan pada pilihan kenegerawanan dibanding sisi politisnya. Maka dalam aras inilah, maksud dan makna “tanpa beban” sebagaimana disampaikan Jokowi menemukan relevansi dan resonansinya.

Untuk memulainya, barangkali bisa berangkat dengan mendorong beragam undang-undang yang yang menegaskan pada jaminan dan tegaknya hak asasi, toleransi, kesetaraan dan lainnya. Dengan koalisi yang dimiliki tentu bukan yang sulit, mesti juga tidak gampang. Disinilah keseriusan dan kenegarawannya akan diuji.

Menarik dinanti kedepannya pada pembahasan Rancangan Undang-undang Badan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Apakah koalisi akan tetap solid dan sinergi ekskutif dengan legislatif juga terjaga. Kita tahu kedua undang-undang ini cukup sensitif. Patut ditunggu.