Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Komunikasi Publik Perlu Dibenahi
Selasa, 20 Oktober 2020 - 06:35 WIB
loading...
A
A
A
Kemarin Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan memperbaiki komunikasi publik. Langkah ini diimplementasikan menyambut pelaksanaan vaksinasi untuk menghentikan pandemi Covid-19. Dia tidak ingin muncul persepsi kurang baik karena buruknya komunikasi publik. (Baca juga: Wawancara Beasiswa Unggulan Kemendikbud Dilakukan Daring)
“Vaksin ini jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja,” katanya saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka kemarin.
Pentingnya komunikasi publik di antaranya terkait persoalan halal dan haram, harga, kualitas, dan distribusi vaksin. “Meskipun tidak semuanya perlu kita sampaikan ke publik, harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik,” ungkapnya.
Dia kemudian menekankan bahwa titik kritis dari vaksin adalah implementasinya. Mantan wali Kota Solo ini berharap pelaksanaan vaksinasi tidak dianggap mudah seperti prosesnya seperti apa atau siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu dan kenapa dia.
“Harus detail ini. Ini jangan sampai nanti dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo-demo lagi karena sekarang memang masyarakat pada posisi yang sulit,” tandasnya. (Baca juga: Ibu Penyitas Covid-19 Jangan Berhenti Menyusui)
Sebelumnya survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia mengungkapkan, sebanyak 60% masyarakat mengaku cukup percaya dengan langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19.
Tingkat kepuasan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepuasan publik terhadap langkah yang dilakukan Terawan Agus Putranto sebagai menteri kesehatan. “Terhadap Pak Terawan itu lebih rendah, sekitar 45%,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers secara virtual.
Masih berdasar survei, Burhanuddin mengungkapkan, responden yang menyatakan cukup percaya kepada Jokowi sebanyak 57,7%. Adapun responden yang sangat percaya 3%. Kemudian, responden yang tingkat kepercayaannya biasa saja 24,1% dan tidak percaya 12,7%. Responden yang sangat tidak percaya 1,8%.
“Vaksin ini jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja,” katanya saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka kemarin.
Pentingnya komunikasi publik di antaranya terkait persoalan halal dan haram, harga, kualitas, dan distribusi vaksin. “Meskipun tidak semuanya perlu kita sampaikan ke publik, harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik,” ungkapnya.
Dia kemudian menekankan bahwa titik kritis dari vaksin adalah implementasinya. Mantan wali Kota Solo ini berharap pelaksanaan vaksinasi tidak dianggap mudah seperti prosesnya seperti apa atau siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu dan kenapa dia.
“Harus detail ini. Ini jangan sampai nanti dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo-demo lagi karena sekarang memang masyarakat pada posisi yang sulit,” tandasnya. (Baca juga: Ibu Penyitas Covid-19 Jangan Berhenti Menyusui)
Sebelumnya survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia mengungkapkan, sebanyak 60% masyarakat mengaku cukup percaya dengan langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19.
Tingkat kepuasan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepuasan publik terhadap langkah yang dilakukan Terawan Agus Putranto sebagai menteri kesehatan. “Terhadap Pak Terawan itu lebih rendah, sekitar 45%,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers secara virtual.
Masih berdasar survei, Burhanuddin mengungkapkan, responden yang menyatakan cukup percaya kepada Jokowi sebanyak 57,7%. Adapun responden yang sangat percaya 3%. Kemudian, responden yang tingkat kepercayaannya biasa saja 24,1% dan tidak percaya 12,7%. Responden yang sangat tidak percaya 1,8%.
