Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Komunikasi Publik Perlu Dibenahi
Selasa, 20 Oktober 2020 - 06:35 WIB
loading...
Presiden Jokowi dan Wapres KH Maruf Amin di sidang MPR Ri. Foto/Koran SINDO/Yulianto
A
A
A
JAKARTA - Satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Ma’ruf Amin resmi berakhir hari ini, 20 Oktober. Di awal periode kepemimpinan periode kedua tersebut harus diakui menjadi tahun yang sangat sulit karena dihadapkan sejumlah tantangan yang sangat berat.
Tantangan yang paling mengemuka adalah pandemi Covid-19 yang melanda hingga saat ini dan memukul sendiri perekonomian. Celakanya, upaya strategis yang diambil pemerintah untuk mengungkit perekonomian melalui Omnibus Law Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Ciptaker) justru mulai polemik.
![Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Komunikasi Publik Perlu Dibenahi]()
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai, berlarutnya kondisi yang terjadi akibat persoalan komunikasi publik pemerintah. Karena itu, dia menyarankan Jokowi memperbaiki kelemahan tersebut. (Baca: Agar Doa Cepat Dikabulkan, Perhatikan Tiga Hal Ini)
“Komunikasi publik dari para pembantu Presiden masih agak lemah dan perlu diubah. Tak perlu banyak juru bicara, cukup Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang dimaksimalkan untuk menjelaskan apa yang menjadi program Presiden Jokowi,” ucap Jerry, kepada SINDOnews, kemarin.
Dalam pandangannya, Omnibus Law merupakan upaya memperbaiki regulasi dan kemudahan investasi dan merupakan terobosan hukum pertama di Tanah Air karena menggabungkan 70 undang-undang. Namun, pada saat penyusunan kurang melibatkan lembaga terkait dan berbagai pakar-pakar di bidang masing-masing.
“Jokowi juga dinilai perlu untuk menegur keras para bawahannya dan perlunya me-reshuffle menteri yang berkinerja buruk. Saya sarankan Ma'ruf Amin sebagai wapres perlu dilibatkan juga, baik ide dan pemikiran,” katanya.
Tantangan yang paling mengemuka adalah pandemi Covid-19 yang melanda hingga saat ini dan memukul sendiri perekonomian. Celakanya, upaya strategis yang diambil pemerintah untuk mengungkit perekonomian melalui Omnibus Law Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Ciptaker) justru mulai polemik.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai, berlarutnya kondisi yang terjadi akibat persoalan komunikasi publik pemerintah. Karena itu, dia menyarankan Jokowi memperbaiki kelemahan tersebut. (Baca: Agar Doa Cepat Dikabulkan, Perhatikan Tiga Hal Ini)
“Komunikasi publik dari para pembantu Presiden masih agak lemah dan perlu diubah. Tak perlu banyak juru bicara, cukup Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang dimaksimalkan untuk menjelaskan apa yang menjadi program Presiden Jokowi,” ucap Jerry, kepada SINDOnews, kemarin.
Dalam pandangannya, Omnibus Law merupakan upaya memperbaiki regulasi dan kemudahan investasi dan merupakan terobosan hukum pertama di Tanah Air karena menggabungkan 70 undang-undang. Namun, pada saat penyusunan kurang melibatkan lembaga terkait dan berbagai pakar-pakar di bidang masing-masing.
“Jokowi juga dinilai perlu untuk menegur keras para bawahannya dan perlunya me-reshuffle menteri yang berkinerja buruk. Saya sarankan Ma'ruf Amin sebagai wapres perlu dilibatkan juga, baik ide dan pemikiran,” katanya.
