Dihantam Covid, Kinerja Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Tak Maksimal

JAKARTA - Pelaksana Harian (Plh) Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan, belum satupun janji kampanye Joko Widodo (Jokowi) – KH Ma’ruf Amin yang ditunaikan.

Menurut Saleh, di tahun pertama pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin atau di periode kedua kepemimpinan Jokowi ini memang banyak menghadapi kendala besar. Salah satunya pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya. (Baca juga:Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Kinerja Menteri dan Cara Komunikasi Disorot)

Karena itu, lanjutnya, janji-janji kampanyenya belum ada yang bisa terlaksana. “Lima bulan pasca dilantik kita dihadapkan dengan persoalan Covid-19 yang luar biasa menyita perhatian dan bukan hanya menghabiskan pikiran, tapi juga anggaran. Karena itu, yang diinginkan Presiden Jokowi pada masa kampanye yang lalu itu secara umum belum bisa terlaksana dengan baik,” ungkap Saleh saat dihubungi SINDO Media, Senin (19/10/2020). (Baca juga:Satu Tahun Jokowi-Maruf, Demokrat Nilai Sering Buat Kebijakan Tak Populer)

Saleh melihat, program-program kegiatan dan juga anggaran yang ada dialihkan dan direalokasi untuk penyelesaian Covid-19. Program yang berjalan pun terkendala akibat pandemi ini. Seperti misalnya program Kartu Prakerja, rencananya program pelatihan kerja dilaksanakan secara offline atau tatap muka, tapi karena di masa pandemi Covid-19 ini tidak mungkin dilakukan secara tatap muka dan diubah menggunakan metode daring. (Baca juga:Minta Ada Pelatihan Treatment Vaksin COVID-19, Jokowi: Ini Bukan Barang Gampang)

“Ini justru menimbulkan kontroversi, banyak kritik dan masukan yang disampaikan. Satu contoh yang mesti diperhatikan,” ujarnya.

Begitu juga sektor pendidikan, Saleh menambahkan, ada beberapa program-program yang ingin dilaksanakan pada periode ini terkendala Covid-19. Kegiatan belajar mengajar (KBM) sendiri tidak ada yang dilaksanakan secara langsung dan dilaksanakan secara daring, maka program-program di bidang pendidikan tidak ada yang terlaksana sebagaimana yang direncakan.

“Ini katanya Ujian Nasional mau dihapuskan tetapi kita belum tahu apa alternatif pemerintah untuk melaksanakan UN. Padahal, sebentar lagi UN itu sudah harus dilaksanakan,” imbuh Saleh.

Untuk penegakan hukum, Ketua DP PAN ini melihat penegakan hukum tetap berjalan sebagaimana yang dilakukan, tapi karena adanya Covid-19 cukup terganggu. Ada orang-orang yang sudah dipenjara, tapi karena penjaranya over kapasitas, dibebaskan untuk sebagian narapidana untuk hukuman-hukuman tertentu atau tipiring (tindak pidana ringan). Kemudian, orang yang melanggar protokol kesehatan juga tidak dihukum secara tegas dan keras.

“Kalau sanksinya 1 tahun penjara atau denda Rp100 juta itu kan agak berat, bisa jadi banyak yang ditangkap. Kalau banyak orang yang ditangkap kan nggak muat penjaranya. Nah itu yang jadi problem juga, orang yang sudah masuk aja disuruh keluar, apalagi orang yang mau dimasukin ke dalam,” kata Saleh.

Karena itu, Saleh melihat bahwa banyak program kegiatan yang terhambat di hampir semua kementerian/lembaga (K/L). Sehingga, dalam kurun waktu 7-8 bulan terakhir ini, Presiden Jokowi dan jajarannya tidak fokus memenuhi janjinya tetapi fokus untuk mengatasi persoalan Covid-19 dan dampaknya, khususnya dampak ekonominya.

Karena, ekses dari pada Covid-19 ini kan bukan hanya bidang kesehatan tapi seluruh sektor kehidupan. Termasuk yang paling fundamental yakni ekonomi dan rentetan dampak ekonomi itu kan menimbulkan banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian atau penghasilannya berkurang.

“Kemudian investasi turun, kemudian penciptaan lapangan kerjanya terganggu. Jadi ini PR yang cukup berat, dampak ekonomi sendiri sangat menyita perhatian dari pemerintah sehingga fokusnya bukan mewujudkan janji-janjinya itu, karena agak susah mewujudkan janji-janjinya itu,” papar mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.

Dengan demikian, anggota Komisi IX DPR ini menambahkan, tugas utama pemerintahan Indonesia hari ini dan 3 tahun ke depan adalah benar-benar memutus mata rantai penyebaran Covid-19 supaya hilang dari bumi pertiwi.

“Kalau ini hilang, secara perlahan, orang akan bisa berusaha lagi, kreativitas masyarakat jadi muncul lagi. Pengadaan vaksin, semua masyarakat bisa mendapatkan vaksin dan harganya tetap terjangkau bahkan gratis,” tandasnya.