Satu Tahun Jokowi-Maruf, Demokrat Nilai Sering Buat Kebijakan Tak Populer
Senin, 19 Oktober 2020 - 15:39 WIB
loading...
Jokowi-Maruf Amin bersama tokoh parpol pengusung saat Pilpres 2019 lalu. Partai Demokrat menilai Jokowi kerap membuat kebijakan tidak populer. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengakui, 2020 merupakan tahun yang tidak mudah, karena pemerintah harus menghadapi pandemi COVID-19 dan muncul ancaman resesi ekonomi. Hal ini juga dihadapi pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin .
"Semua harus akui, bahwa tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah. Pemerintah harus menghadapi pandemi COVID-19 di lain sisi juga berjibaku dengan ancaman resesi ekonomi. Diperlukan leadership yang jelas dalam mengelola negara di situasi seperti ini," mata Hinca dalam keterangannya, Senin (19/10/2020).
Hinca pun melihat beberapa kekurangan dalam pemerintahan Jokowi-Maruf. Pertama, ia melihat bahwa pemerintahan Jokowi masih belum maksimal dalam membangun komunikasi dengan pemerintahan daerah (pemda). Hal itu terlihat pada masa awal pandemi di mana, terdapat beberapa perbedaan pendapat serta kebijakan dalam menghadapi pandemi antara pusat dan daerah. (Baca juga: PDIP: Beri Kepercayaan Jokowi-Maruf, Menteri, Kepala Daerah Laksanakan Tugas )
"Komunikasi yang kurang pas juga terjadi tatkala UU Cipta Kerja disahkan bahkan sejak masa pembahasan. Dinamika yang tersaji cukup membuat suasana demokrasi terhimpit dan banyak menyisakan pertanyaan di otak publik tentang nafsu besar pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja," kata Hinca.
Anggota Komisi III DPR ini pun masih teringat saat Jokowi menaikan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres No 75 Tahun 2019 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) pada akhir Februari lalu. Akan tetapi, 2 bulan kemudian iuran BPJS kembali naik melalui Perpres No 64 tahun 2020.
"Semua harus akui, bahwa tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah. Pemerintah harus menghadapi pandemi COVID-19 di lain sisi juga berjibaku dengan ancaman resesi ekonomi. Diperlukan leadership yang jelas dalam mengelola negara di situasi seperti ini," mata Hinca dalam keterangannya, Senin (19/10/2020).
Hinca pun melihat beberapa kekurangan dalam pemerintahan Jokowi-Maruf. Pertama, ia melihat bahwa pemerintahan Jokowi masih belum maksimal dalam membangun komunikasi dengan pemerintahan daerah (pemda). Hal itu terlihat pada masa awal pandemi di mana, terdapat beberapa perbedaan pendapat serta kebijakan dalam menghadapi pandemi antara pusat dan daerah. (Baca juga: PDIP: Beri Kepercayaan Jokowi-Maruf, Menteri, Kepala Daerah Laksanakan Tugas )
"Komunikasi yang kurang pas juga terjadi tatkala UU Cipta Kerja disahkan bahkan sejak masa pembahasan. Dinamika yang tersaji cukup membuat suasana demokrasi terhimpit dan banyak menyisakan pertanyaan di otak publik tentang nafsu besar pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja," kata Hinca.
Anggota Komisi III DPR ini pun masih teringat saat Jokowi menaikan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres No 75 Tahun 2019 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) pada akhir Februari lalu. Akan tetapi, 2 bulan kemudian iuran BPJS kembali naik melalui Perpres No 64 tahun 2020.
