Dikelola Pusat, Hotman Protes Lambannya Proyek Tol Sunter-Pulogebang
Kamis, 15 Oktober 2020 - 04:14 WIB
loading...
A
A
A
"Kemarin stafnya PUPR mengatakan akan selesai tahun 2021, tapi di sana buntu belum ada pembebasan tanah. Di sana juga buntu. Jadi belum ada sambungan jalan tol ini yang melintas di jalan Kelapa Gading Permai," kata Hotman.
Menurut Hotman, warga Kelapa Gading Permai sengsara dengan aktivitas proyek tersebut. "Ini rakyatnya sengsara," ucap Hotman.
Salah seorang warga Kelapa Gading, menungkapkan kekesalannya dengan proyek jalan tol yang persis berada di Jalan Buelevard Barat itu.
"Ini proyek sudah bertahun-tahun, (tapi) tidak jelas kapan penyelesaiannya. Kami masyarakat Kepala Gading sangat terganggu dan tidak nyaman dengan keadaan seperti ini," keluh warga itu.
Mereka meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono segera mengambil tindakan. "Ini jalan tol terpendek di dunia tapi paling lama, lihat tuh yang kerja cuma berapa orang, bapak Jokowi tolong ditegur pak Menteri PUPR," tambah Hotman Paris.
Sementara itu, pengamat perkotaan Agus Chaerudin menilai, Kementerian PUPR harus bertindak tegas. Terutama pada pihak swasta yang bertanggung jawab pada proyek itu. Seperti diketahui, pihak swasta yang bertanggung jawab adalah PT JTD.
"Di mana statusnya adalah sebagai swasta murni, bukan BUMD DKI seperti yang selama ini digembar-gemborkan. Karena tidak ada saham Pemprov DKI di PT JTD," ungkap Agus.
Agus menjelaskan, pada awalnya, enam ruas tol ini adalah proyek pemrakarsaan, yang artinya biaya pembebasan lahan/tanah adalah tanggung jawab JTD.
Menurut Hotman, warga Kelapa Gading Permai sengsara dengan aktivitas proyek tersebut. "Ini rakyatnya sengsara," ucap Hotman.
Salah seorang warga Kelapa Gading, menungkapkan kekesalannya dengan proyek jalan tol yang persis berada di Jalan Buelevard Barat itu.
"Ini proyek sudah bertahun-tahun, (tapi) tidak jelas kapan penyelesaiannya. Kami masyarakat Kepala Gading sangat terganggu dan tidak nyaman dengan keadaan seperti ini," keluh warga itu.
Mereka meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono segera mengambil tindakan. "Ini jalan tol terpendek di dunia tapi paling lama, lihat tuh yang kerja cuma berapa orang, bapak Jokowi tolong ditegur pak Menteri PUPR," tambah Hotman Paris.
Sementara itu, pengamat perkotaan Agus Chaerudin menilai, Kementerian PUPR harus bertindak tegas. Terutama pada pihak swasta yang bertanggung jawab pada proyek itu. Seperti diketahui, pihak swasta yang bertanggung jawab adalah PT JTD.
"Di mana statusnya adalah sebagai swasta murni, bukan BUMD DKI seperti yang selama ini digembar-gemborkan. Karena tidak ada saham Pemprov DKI di PT JTD," ungkap Agus.
Agus menjelaskan, pada awalnya, enam ruas tol ini adalah proyek pemrakarsaan, yang artinya biaya pembebasan lahan/tanah adalah tanggung jawab JTD.
Lihat Juga :
