Utang Luar Negeri Indonesia Tempati 7 Terbesar, Ini Kekhawatiran DPR
Rabu, 14 Oktober 2020 - 14:05 WIB
loading...
A
A
A
"Kondisi ini mengindikasikan bahwa penambahan ULN tidak disertai dengan peningkatan kinerja ekspor dan komponen penambahan devisa lainnya. Dengan DSR di atas 25%, artinya jumlah utang Indonesia kini sudah masuk pada tingkat waspada," katanya. (Baca juga: Ini Lho yang Bikin Utang Luar Negeri BUMN Melesat! )
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini, dengan ULN Pemerintah yang semakin besar menimbulkan konsekuensi pada rasio antara beban bunga utang dan belanja pemerintah meningkat. Ruang fiskal pemerintah akan semakin terbatas, bukan tidak mungkin pemerintah akan mengurangi subsidi dan belanja produktif untuk membayar bunga utang.
"Untuk tahun berikutnya dipastikan pemerintah akan membayar bunga dan pokok pinjaman utang jatuh tempo dari penarikan utang baru atau konsep gali lubang tutup lubang," katanya.
Kemudian, Marwan melanjutkan, pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap peningkatan ULN swasta. Dengan 89% utang luar negeri swasta berdenominasi dolar AS, akan sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan bisa menyebabkan dampak krisis yang semakin besar terhadap ekonomi. Berkaca dari pengalaman krisis 1998, banyak perusahaan swasta yang menarik ULN dalam jumlah besar. Namun, ketika terjadi krisis yang dipicu pelemahan mata uang Baht Thailand, Rupiah ikut melemah, sehingga banyak utang yang gagal bayar. Kondisi inilah yang ditakutkan terjadi lagi di Indonesia, jika ULN swasta terus membengkak. (Baca juga: Utang Luar Negeri Naik di Tengah Wabah, Wajar Kah? )
Marwan melihat, biaya bunga utang juga semakin mahal. Dan untuk mengatasi defisit APBN yang terus meningkat, pemerintah berusaha mencari pembiayaan melalui utang dengan menawarkan imbal hasil (yield) yang tinggi. Akibatnya, swasta yang akan menerbitkan obligasi valas harus memberikan suku bunga yang lebih tinggi. Dampaknya akan terjadi perebutan dana yang ketat, dan membuat beban pembayaran bunga swasta menjadi lebih mahal.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini, dengan ULN Pemerintah yang semakin besar menimbulkan konsekuensi pada rasio antara beban bunga utang dan belanja pemerintah meningkat. Ruang fiskal pemerintah akan semakin terbatas, bukan tidak mungkin pemerintah akan mengurangi subsidi dan belanja produktif untuk membayar bunga utang.
"Untuk tahun berikutnya dipastikan pemerintah akan membayar bunga dan pokok pinjaman utang jatuh tempo dari penarikan utang baru atau konsep gali lubang tutup lubang," katanya.
Kemudian, Marwan melanjutkan, pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap peningkatan ULN swasta. Dengan 89% utang luar negeri swasta berdenominasi dolar AS, akan sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan bisa menyebabkan dampak krisis yang semakin besar terhadap ekonomi. Berkaca dari pengalaman krisis 1998, banyak perusahaan swasta yang menarik ULN dalam jumlah besar. Namun, ketika terjadi krisis yang dipicu pelemahan mata uang Baht Thailand, Rupiah ikut melemah, sehingga banyak utang yang gagal bayar. Kondisi inilah yang ditakutkan terjadi lagi di Indonesia, jika ULN swasta terus membengkak. (Baca juga: Utang Luar Negeri Naik di Tengah Wabah, Wajar Kah? )
Marwan melihat, biaya bunga utang juga semakin mahal. Dan untuk mengatasi defisit APBN yang terus meningkat, pemerintah berusaha mencari pembiayaan melalui utang dengan menawarkan imbal hasil (yield) yang tinggi. Akibatnya, swasta yang akan menerbitkan obligasi valas harus memberikan suku bunga yang lebih tinggi. Dampaknya akan terjadi perebutan dana yang ketat, dan membuat beban pembayaran bunga swasta menjadi lebih mahal.
Lihat Juga :
