Indonesia Bisa Bersaing di Dunia dengan UU Cipta Kerja
Rabu, 14 Oktober 2020 - 12:09 WIB
loading...
A
A
A
Shinta juga melihat Presiden Joko Widodo sudah menyatakan komitmennya untuk membuat UU Omnibus Law saat menyampaikan pidato ketika terpilih pada periode kedua.
Bahwa dengan UU itu, presiden bisa menstimulus investor atau pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja baru. Menurut Shinta, saat ini sebagian besar usaha di Indonesia berada di sektor informal.
Selain itu kata dia, kondisi semakin memburuk di tengah pandemi Covid-19. Berdasarkan angka dari Kementeria Ketenagakerjaan ada 10 juta penganguran di Indonesia. Sementara Kadin memiliki catatan angka yang lebih besar terkait pekerja yang dirumahkan selama pandemi.
Sementara lanjut Shinta, Indonesia harus memiliki daya saing agar investor mau menggelontorkan uangnya. Baik investor dalam negeri, luar negeri, maupun UMKM. Sekadar catatan, kata Shinta, nilai investasi per Rp 1 triliun hanya mampu menyerap 2.200 pekerja baru pada 2016.
"Sekarang ini penyerapan per Rp 1 triliun itu cuma 1.200. Jadi ini masalah yang harus diperhatikan. Kita harus investasi yang berkualitas," jelas dia.
Dari sisi regulasi, lanjut Shinta, Indonesia paling banyak aturan dan syarat perizinannya, baik dari pusat maupun daerah. Bahkan, lanjut Shinta, setiap aturan dengan regulasinya pun tumpang tindih sehingga membuat investor terkendala untuk memulai usaha.
Shinta menyadari ada upaya pemerintah pusat dengan membuat Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah pengusaha mengajukan perizinan. Namun, kata Shinta, OSS itu tidak terintegrasi dengan daerah sehingga inovasi itu tidak efektif.
Bahwa dengan UU itu, presiden bisa menstimulus investor atau pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja baru. Menurut Shinta, saat ini sebagian besar usaha di Indonesia berada di sektor informal.
Selain itu kata dia, kondisi semakin memburuk di tengah pandemi Covid-19. Berdasarkan angka dari Kementeria Ketenagakerjaan ada 10 juta penganguran di Indonesia. Sementara Kadin memiliki catatan angka yang lebih besar terkait pekerja yang dirumahkan selama pandemi.
Sementara lanjut Shinta, Indonesia harus memiliki daya saing agar investor mau menggelontorkan uangnya. Baik investor dalam negeri, luar negeri, maupun UMKM. Sekadar catatan, kata Shinta, nilai investasi per Rp 1 triliun hanya mampu menyerap 2.200 pekerja baru pada 2016.
"Sekarang ini penyerapan per Rp 1 triliun itu cuma 1.200. Jadi ini masalah yang harus diperhatikan. Kita harus investasi yang berkualitas," jelas dia.
Dari sisi regulasi, lanjut Shinta, Indonesia paling banyak aturan dan syarat perizinannya, baik dari pusat maupun daerah. Bahkan, lanjut Shinta, setiap aturan dengan regulasinya pun tumpang tindih sehingga membuat investor terkendala untuk memulai usaha.
Shinta menyadari ada upaya pemerintah pusat dengan membuat Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah pengusaha mengajukan perizinan. Namun, kata Shinta, OSS itu tidak terintegrasi dengan daerah sehingga inovasi itu tidak efektif.
Lihat Juga :
