Demonstran Jangan Anarkis, Pemerintah Diharap Transparan

Sabtu, 10 Oktober 2020 - 14:07 WIB
loading...
A A A
"Yah kalau melanggar wajar diambil tindakan sesuai dengan kebutuhan pada tingkat kewajaran pelanggaran yang dilakukan," ujar Edison dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2020).

Dia pun sempat menyinggung adanya kemungkinan kepentingan dalam demonstrasi yang berujung ricuh kemarin. Namun, dia tak setuju ada yang memiliki kepentingan untuk menggulingkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau bicara tentang kepentingan, demonstrasi sekecil apapun tentu ada kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan maka tidak perlu ada demonstrasi. Maka apabila ada kepentingan yang berniat menggulingkan pemerintahan atau menjatuhkan Jokowi, saya pikir itu terlalu berlebihan," tegasnya.

"Saya rasa demonstrasi ini masih biasa saja dan saya yakin tidak akan sampai pada titik di mana Jokowi akan diminta turun seperti yang terjadi pada Presiden Soeharto. Karena Jokowi sampai hari ini masih sangat dicintai oleh rakyat Indonesia, saya percaya bahwa mahasiswa yang melakukan demonstrasi, buruh mereka sangat mencintai Jokowi," sambungnya.

Kemudian, Edison juga menerangkan soal wajar jika di parlemen ada partai politik yang menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law. Dia pun tak menganggap istimewa Partai Demokrat yang memilih walk out saat UU Cipta Kerja mau disahkan.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Tindak Lanjuti Putusan...
Tindak Lanjuti Putusan MK, Dasco: DPR dan Pemerintah Bakal Bikin UU Ketenagakerjaan Baru
Pemerintah Tak Siap...
Pemerintah Tak Siap dan DPR Mangkir, Sidang Gugatan PSN di MK Diundur
Masyarakat Adat Gelar...
Masyarakat Adat Gelar Ritual Doa di MK sebelum Sidang Gugatan PSN
MK Kabulkan Gugatan...
MK Kabulkan Gugatan UU Cipta Kerja Soal Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
Tindak Lanjuti Putusan...
Tindak Lanjuti Putusan MK, DPR Nyatakan PP 51 tentang UMP Sudah Tak Berlaku
Sebagian Gugatan Ciptaker...
Sebagian Gugatan Ciptaker Dikabulkan MK, Pemerintah-DPR Perlu Bikin UU Ketenagakerjaan Baru Paling Lambat 2 Tahun
Buruh Wanti-wanti RUU...
Buruh Wanti-wanti RUU Ketenagakerjaan: Jangan Sampai Terulang Omnibus Law Cipta Kerja
Rugi Miliaran, Bareskrim...
Rugi Miliaran, Bareskrim Bongkar Penyelewengan Gas Subsidi
Jaga Iklim Investasi,...
Jaga Iklim Investasi, Pemerintah Harus Berikan Kepastian Hukum Industri Sawit
Rekomendasi
Ini Daftar Negara yang...
Ini Daftar Negara yang Hukum Mati dan Rampas Aset Koruptor, Bagaimana dengan Indonesia?
Melirik Ambisi China...
Melirik Ambisi China di Sumatera: BYD Gelar Pesta Teknologi Tanpa Asap Knalpot
29.344 Jemaah Haji Indonesia...
29.344 Jemaah Haji Indonesia dari 75 Kloter Telah Kembali ke Tanah Air
Berita Terkini
Sari Yuliati Terpilih...
Sari Yuliati Terpilih sebagai Ketum PPK Kosgoro 1957 Periode 2026-2031
Prabowo Berulang Kali...
Prabowo Berulang Kali Ingatkan Jajarannya, Tugas Berat adalah Melawan Korupsi
Kasus dr Tifa dan Roy...
Kasus dr Tifa dan Roy Suryo P-21, Akankah Polemik Ijazah Berakhir di Pengadilan?
Sangkal Menkeu dan Gubernur...
Sangkal Menkeu dan Gubernur BI Diganti, Mensesneg: Justru Harus Kita Perkuat
Usai Silmy Karim Ditahan...
Usai Silmy Karim Ditahan KPK, Kursi Wamen Imipas Dibiarkan Kosong
Kasus Korupsi MBG Jadi...
Kasus Korupsi MBG Jadi Alarm Integritas Yayasan, PFI Dorong Audit dan Pengawasan Ketat
Infografis
Pemerintah Tetapkan...
Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur dan Cuti Bersama di Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved