Demonstran Jangan Anarkis, Pemerintah Diharap Transparan

Sabtu, 10 Oktober 2020 - 14:07 WIB
loading...
A A A
"Yah kalau melanggar wajar diambil tindakan sesuai dengan kebutuhan pada tingkat kewajaran pelanggaran yang dilakukan," ujar Edison dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2020).

Dia pun sempat menyinggung adanya kemungkinan kepentingan dalam demonstrasi yang berujung ricuh kemarin. Namun, dia tak setuju ada yang memiliki kepentingan untuk menggulingkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau bicara tentang kepentingan, demonstrasi sekecil apapun tentu ada kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan maka tidak perlu ada demonstrasi. Maka apabila ada kepentingan yang berniat menggulingkan pemerintahan atau menjatuhkan Jokowi, saya pikir itu terlalu berlebihan," tegasnya.

"Saya rasa demonstrasi ini masih biasa saja dan saya yakin tidak akan sampai pada titik di mana Jokowi akan diminta turun seperti yang terjadi pada Presiden Soeharto. Karena Jokowi sampai hari ini masih sangat dicintai oleh rakyat Indonesia, saya percaya bahwa mahasiswa yang melakukan demonstrasi, buruh mereka sangat mencintai Jokowi," sambungnya.

Kemudian, Edison juga menerangkan soal wajar jika di parlemen ada partai politik yang menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law. Dia pun tak menganggap istimewa Partai Demokrat yang memilih walk out saat UU Cipta Kerja mau disahkan.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DPR Tunggu Hasil Pembahasan...
DPR Tunggu Hasil Pembahasan Tim Perumus Buruh dan Apindo untuk RUU Ciptaker
Tindak Lanjuti Putusan...
Tindak Lanjuti Putusan MK, Dasco: DPR dan Pemerintah Bakal Bikin UU Ketenagakerjaan Baru
Pemerintah Tak Siap...
Pemerintah Tak Siap dan DPR Mangkir, Sidang Gugatan PSN di MK Diundur
Masyarakat Adat Gelar...
Masyarakat Adat Gelar Ritual Doa di MK sebelum Sidang Gugatan PSN
MK Kabulkan Gugatan...
MK Kabulkan Gugatan UU Cipta Kerja Soal Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
Tindak Lanjuti Putusan...
Tindak Lanjuti Putusan MK, DPR Nyatakan PP 51 tentang UMP Sudah Tak Berlaku
Buruh Wanti-wanti RUU...
Buruh Wanti-wanti RUU Ketenagakerjaan: Jangan Sampai Terulang Omnibus Law Cipta Kerja
Rugi Miliaran, Bareskrim...
Rugi Miliaran, Bareskrim Bongkar Penyelewengan Gas Subsidi
Jaga Iklim Investasi,...
Jaga Iklim Investasi, Pemerintah Harus Berikan Kepastian Hukum Industri Sawit
Rekomendasi
Kepala BGN Baru Sebut...
Kepala BGN Baru Sebut MBG Tender Politik Prabowo: Tak Bisa Dibubarkan
Kapal Basarnas Terbakar...
Kapal Basarnas Terbakar di Muara Baru, 14 Unit dan 70 Personel Damkar Dikerahkan
Nathalie Holscher Resmi...
Nathalie Holscher Resmi Menikah, Sule Ucapkan Selamat dan Titip Adzam
Berita Terkini
Penjelasan Menteri PU...
Penjelasan Menteri PU Dody Hanggodo tentang Isu Tak Mau Salaman dengan Bawahan dan Pakai Private Jet
Kuntadi Jadi Jampidsus,...
Kuntadi Jadi Jampidsus, Yusril: Tugas Pokoknya Selesaikan Kasus Febrie Adriansyah
Celoteh Hotman Paris,...
Celoteh Hotman Paris, Pakar: Penghinaan Wartawan Bisa Diproses Hukum
Jaksa Agung Mutasi 8...
Jaksa Agung Mutasi 8 Kepala Kejaksaan Tinggi, Ada Kajati Aceh hingga Sulsel
Ditjen Imigrasi Siapkan...
Ditjen Imigrasi Siapkan Satu Jenis Paspor Nasional, Nomor Tak Berubah Seumur Hidup
Koalisi Sipil Tolak...
Koalisi Sipil Tolak Pelibatan Babinsa dalam Pengawasan Pajak, Dinilai Ancam Supremasi Sipil
Infografis
Pemerintah Baru Suriah...
Pemerintah Baru Suriah Bakal Tuntut Iran Rp4.870 Triliun
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved