Demonstran Jangan Anarkis, Pemerintah Diharap Transparan
Sabtu, 10 Oktober 2020 - 14:07 WIB
loading...
Demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law berakhir ricuh dengan pembakaran sejumlah fasilitas umum dari pos polisi hingga halte TransJakarta. Foto/Sutikno/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Demonstrasi penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Omnibus Law berakhir ricuh dengan pembakaran sejumlah fasilitas umum dari pos polisi hingga halte TransJakarta . Pemerintah pun diminta transparan terkait Omnibus Law.
(Baca juga: DPR Luruskan 12 Fakta tentang Omnibus Law Cipta Kerja)
Pengamat Politik dan Peneliti Parameter Research Consultant, Edison Lapalelo menjelaskan, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa, buruh dan elemen-elemen lain adalah hal yang biasa.
(Baca juga: KSP Sesalkan Aksi Demo Tolak UU Ciptaker Rusak Fasilitas Umum)
Sesungguhnya ini adalah kontrol sosial yang perlu disaksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sepanjang tidak melanggar tata etika dan Perundang-undangan yang berlaku di negara ini.
(Baca juga: DPR Luruskan 12 Fakta tentang Omnibus Law Cipta Kerja)
Pengamat Politik dan Peneliti Parameter Research Consultant, Edison Lapalelo menjelaskan, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa, buruh dan elemen-elemen lain adalah hal yang biasa.
(Baca juga: KSP Sesalkan Aksi Demo Tolak UU Ciptaker Rusak Fasilitas Umum)
Sesungguhnya ini adalah kontrol sosial yang perlu disaksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sepanjang tidak melanggar tata etika dan Perundang-undangan yang berlaku di negara ini.
Lihat Juga :
