Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Wacana Erick Thohir Bubarkan 14 BUMN Dinilai Tepat
loading...
Rencana Menteri BUMN Erick Thohir membubarkan 14 perusahaan pelat merah didukung Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membubarkan 14 perusahaan pelat merah didukung Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah.
Sebab, diakui Piter, banyak BUMN yang sudah seharusnya dibubarkan. (Baca juga: DPR Luruskan 12 Fakta tentang Omnibus Law Cipta Kerja)
"Banyak BUMN yang seharusnya sudah harus dibubarin, prosesnya selama ini terlalu lama. Dulu kan sempat dibahas seperti Kertas Leces misalnya," kata Piter kepada wartawan, Kamis (8/10/2020).
(Baca juga: KSP Sesalkan Aksi Demo Tolak UU Ciptaker Rusak Fasilitas Umum)
Dia mengatakan, negara akan lebih banyak mendapatkan manfaat ketimbang mudaratnya jika benar-benar membubarkan belasan BUMN tersebut. Sebab, keputusan itu diyakini dapat mengurangi beban pemerintah.
"Beban negara itu misalnya Merpati, kan sekarang masih ada pengurusnya. Masih harus bayar gaji, kantor masih ada. Pengeluaran ada tapi masukan tidak ada, jadinya kan beban," kata Ekonom dari Universitas Perbanas itu.
Tak hanya soal finansial, pembubaran belasan BUMN itu bakal membuat jumlah perusahaan pelat merah berkurang. Sehingga, pemerintah bisa lebih fokus dalam mengawasi kinerja BUMN.
"Kalau perusahaan itu masih ada, maka jadi beban pikiran. Contoh ada sampah di ruangan, selama di rumah akan menjadi beban pikiran. Jadi keuntungannya menghilangkan masalahnya, urusan Kementerian BUMN bisa jadi fokus, tidak dibebani hal-hal yang tidak perlu," kata Piter.
Selain itu, dia menganggap aset negara akan berkurang dengan hilangnya 14 BUMN tersebut. Akan tetapi, itu lebih baik ketimbang mempertahankan perusahaan yang tak beroperasi dan memberikan beribu beban ke negara.
"Perusahaan ada nilainya, tapi perlu dihitung besarnya dibandingkan dengan kerugian yang ditanggung. Aset berkurang, tapi beban setiap bulan juga berkurang. Nilai aset juga sangat kecil," tuturnya.
Sebab, diakui Piter, banyak BUMN yang sudah seharusnya dibubarkan. (Baca juga: DPR Luruskan 12 Fakta tentang Omnibus Law Cipta Kerja)
"Banyak BUMN yang seharusnya sudah harus dibubarin, prosesnya selama ini terlalu lama. Dulu kan sempat dibahas seperti Kertas Leces misalnya," kata Piter kepada wartawan, Kamis (8/10/2020).
(Baca juga: KSP Sesalkan Aksi Demo Tolak UU Ciptaker Rusak Fasilitas Umum)
Dia mengatakan, negara akan lebih banyak mendapatkan manfaat ketimbang mudaratnya jika benar-benar membubarkan belasan BUMN tersebut. Sebab, keputusan itu diyakini dapat mengurangi beban pemerintah.
"Beban negara itu misalnya Merpati, kan sekarang masih ada pengurusnya. Masih harus bayar gaji, kantor masih ada. Pengeluaran ada tapi masukan tidak ada, jadinya kan beban," kata Ekonom dari Universitas Perbanas itu.
Tak hanya soal finansial, pembubaran belasan BUMN itu bakal membuat jumlah perusahaan pelat merah berkurang. Sehingga, pemerintah bisa lebih fokus dalam mengawasi kinerja BUMN.
"Kalau perusahaan itu masih ada, maka jadi beban pikiran. Contoh ada sampah di ruangan, selama di rumah akan menjadi beban pikiran. Jadi keuntungannya menghilangkan masalahnya, urusan Kementerian BUMN bisa jadi fokus, tidak dibebani hal-hal yang tidak perlu," kata Piter.
Selain itu, dia menganggap aset negara akan berkurang dengan hilangnya 14 BUMN tersebut. Akan tetapi, itu lebih baik ketimbang mempertahankan perusahaan yang tak beroperasi dan memberikan beribu beban ke negara.
"Perusahaan ada nilainya, tapi perlu dihitung besarnya dibandingkan dengan kerugian yang ditanggung. Aset berkurang, tapi beban setiap bulan juga berkurang. Nilai aset juga sangat kecil," tuturnya.
Explore More