Fahri Hamzah Sebut Belum Setahun Kerja, DPR Sudah Kena Sinisme Rakyat
loading...
Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menilai, DPR periode sekarang terlalu cepat mendapatkan sinisme besar dari rakyat. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menilai, DPR periode sekarang terlalu cepat mendapatkan sinisme besar dari rakyat. Pendapat itu menyikapi hebohnya iklan penjualan gedung DPR RI dengan harga sangat murah di toko online atau layanan e-commerce.
(Baca juga: Pasca Sahkan RUU Cipta Kerja, Gedung DPR Diobral Murah di E-commerce)
Adapun aksi satire masyarakat itu bersamaan dengan protes pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dalam rapat paripurna DPR Senin 5 Oktober 2020.
(Baca juga: Curah Hujan Meningkat Akibat La Nina, BMKG Imbau Cegah Zero Victim)
"Saya melihat terlalu cepat DPR mendapatkan sinisme sebesar ini dari rakyat. Terlalu cepat, belum setahun mereka, atau ya pas setahun mereka, masih ada empat tahun lagi, tapi sudah mendapatkan sinisme yang begini besar," ujar Fahri Hamzah kepada SINDOnews, Rabu (7/10/2020).
Maka itu, Fahri Hamzah menganggap saat ini waktu yang tepat untuk instrospeksi sistem demokrasi Indonesia. Kata dia, sistem demokrasi harus dijalankan sepenuh hati.
"Jangan ada keinginan memanipulasi, mengambil jalan pintas seolah-olah ada cara yang lebih cepat untuk mengelola proses-proses politik yang dalam demokrasi memang dibuat rumit agar kontrol dari satu kelompok dapat kita hindari, itu maksud daripada demokrasi itu rule by the system," kata mantan wakil ketua DPR RI periode 2014-2019 itu.
Dia melanjutkan, demokrasi bukan rule by individual. Dia menjelaskan, otoritarianisme itu adalah rule by individual yang artinya negara atau sistem itu dikelola oleh satu orang.
"Tapi dalam demokrasi negara dikelola oleh sistem dan sistem itu dikendalikan oleh banyak orang, karena itu jangan diambil jalan pintas, cara kita mempercepat kerja demokrasi adalah dengan membuat sistemnya lebih transparan dan transparansi itu membuat dia terukur, keterukuran itu yang membuat dia cepat, kita tahu ini selesai kapan, ini selesai kapan, kita tahu time table dan schedule," imbuhnya.
Dia berpendapat, sangat disayangkan bahwa secara keseluruhan para pemimpin mengalami disorientasi di dalam pemikiran politik demokrasi dan konstitusi.
"Ini lah yang menyebabkan mereka terjebak mengambil jalan yang salah seperti jalan mereka mempercepat Omnibus Law secara sepihak, ini adalah cara yang salah yang mendatangkan sinisme yang luas, ini waktu kita untuk sekali lagi instrospeksi dan melihat gambar besar dari persoalannya," pungkasnya.
(Baca juga: Pasca Sahkan RUU Cipta Kerja, Gedung DPR Diobral Murah di E-commerce)
Adapun aksi satire masyarakat itu bersamaan dengan protes pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dalam rapat paripurna DPR Senin 5 Oktober 2020.
(Baca juga: Curah Hujan Meningkat Akibat La Nina, BMKG Imbau Cegah Zero Victim)
"Saya melihat terlalu cepat DPR mendapatkan sinisme sebesar ini dari rakyat. Terlalu cepat, belum setahun mereka, atau ya pas setahun mereka, masih ada empat tahun lagi, tapi sudah mendapatkan sinisme yang begini besar," ujar Fahri Hamzah kepada SINDOnews, Rabu (7/10/2020).
Maka itu, Fahri Hamzah menganggap saat ini waktu yang tepat untuk instrospeksi sistem demokrasi Indonesia. Kata dia, sistem demokrasi harus dijalankan sepenuh hati.
"Jangan ada keinginan memanipulasi, mengambil jalan pintas seolah-olah ada cara yang lebih cepat untuk mengelola proses-proses politik yang dalam demokrasi memang dibuat rumit agar kontrol dari satu kelompok dapat kita hindari, itu maksud daripada demokrasi itu rule by the system," kata mantan wakil ketua DPR RI periode 2014-2019 itu.
Dia melanjutkan, demokrasi bukan rule by individual. Dia menjelaskan, otoritarianisme itu adalah rule by individual yang artinya negara atau sistem itu dikelola oleh satu orang.
"Tapi dalam demokrasi negara dikelola oleh sistem dan sistem itu dikendalikan oleh banyak orang, karena itu jangan diambil jalan pintas, cara kita mempercepat kerja demokrasi adalah dengan membuat sistemnya lebih transparan dan transparansi itu membuat dia terukur, keterukuran itu yang membuat dia cepat, kita tahu ini selesai kapan, ini selesai kapan, kita tahu time table dan schedule," imbuhnya.
Dia berpendapat, sangat disayangkan bahwa secara keseluruhan para pemimpin mengalami disorientasi di dalam pemikiran politik demokrasi dan konstitusi.
"Ini lah yang menyebabkan mereka terjebak mengambil jalan yang salah seperti jalan mereka mempercepat Omnibus Law secara sepihak, ini adalah cara yang salah yang mendatangkan sinisme yang luas, ini waktu kita untuk sekali lagi instrospeksi dan melihat gambar besar dari persoalannya," pungkasnya.
Lihat Juga :
(maf)
