SETARA Institute: Pengesahan UU Ciptaker Model Legislasi Terburuk

Rabu, 07 Oktober 2020 - 01:05 WIB
loading...
SETARA Institute: Pengesahan...
Pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR dan Pemerintah dinilai sebagai bentuk penghambaan negara pada rezim investasi. SINDOnews/Yorri Farli
A A A
JAKARTA - Pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR dan Pemerintah dinilai sebagai bentuk penghambaan negara pada rezim investasi. Undang-Undang tersebut sebenarnya belum tentu memandu perwujudan keadilan bagi rakyat.

Direktur Eksekutif SETARA Institute for Democracy and Peace Ismail Hasani mengatakan, RUU ini membuka laju investasi sekaligus menutup hati nurani. Sebab, seperangkat kebijakan dalam banyak klaster justru mengingkari janji pemerintah untuk memperkuat daya saing pekerja, daya saing ekologi, dan distribusi kemakmuran rakyat sebagai mandat Pasal 33 UUD 1945. (Baca juga; Tolak UU Cipta Kerja, Buruh Akan Terus Melakukan Perlawanan )

"Model pembahasan dan pengesahan yang sangat cepat dan tertutup dari partisipasi publik, telah menjadi model legislasi di tengah pandemi. Pemerintah memanfaatkan situasi pandemi ini untuk memuluskan kehendak politiknya, yang justru bukan untuk tujuan kemakmuran rakyat. Bukan hanya aspek formil-nya yang bermasalah, aspek materiil dari RUU ini juga memunggungi jaminan-jaminan hak konstitusional warga negara dan kewajiban konstitusional negara," ujar Ismail Hasani dalam keterangan tertulis, Selasa (6/10/2020).

Pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengatakan, ada beberapa persoalan kunci yang mendapat sorotan antara lain ketiadaan pengaturan lamanya perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) berpotensi menjadikan pekerja kontrak akan tetap menjadi pekerja kontrak selamanya. Kedua, ketiadaan pengaturan mengenai outsourcing hanya akan mereduksi hak-hak pekerja dengan berbagai ketidakpastian pengaturannya.

Ketiga, mekanisme pengupahan per-jam hanya semakin menurunkan tingkat kesejahteraan pekerja. Kemudian, ketiadaan sanksi bagi pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum berdampak pada lemahnya daya paksa bagi pengusaha untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pengupahan dalam RUU Cipta Kerja.

UU tersebut juga dinilai bakal membuka keran PHK yang sebesar-besarnya. Selain itu, ada semangat mereduksi pelibatan masyarakat dalam upaya pengawasan dan pengontrolan lingkungan hidup berkaitan dengan kegiatan usaha. "Skema persetujuan lingkungan memperlemah upaya dalam pengawalan pelestarian lingkungan hidup," katanya.

Beberapa sorotan tersebut, kata Ismail, cukup untuk menjadi argumen bahwa negara melalui RUU Cipta Kerja ini telah melembagakan pelanggaran hak konstitusional warga yang dijamin dalam UUD NRI 1945, khususnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2), hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D) ayat (2), hak atas kepastian hukum dan keadilan (28 D ayat (1), hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H (1), dan lain sebagainya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Dadan Hindayana Cs Terjerat...
Dadan Hindayana Cs Terjerat Korupsi, DPR Perketat Pengawasan Tata Kelola di BGN
Trimedya Panjaitan Sebut...
Trimedya Panjaitan Sebut RUU HPI Sejalan dengan Semangat Prabowo Perkuat Posisi Hukum Indonesia
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Ancaman PHK Massal di Industri Hasil Tembakau
Sentuhan Kenyamanan...
Sentuhan Kenyamanan di Mina, Layanan Haji Reguler yang Makin Manusiawi
TNI Ikut Atasi Begal,...
TNI Ikut Atasi Begal, DPR: Harus Terukur dan Punya Dasar Hukum yang Jelas
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Jelang Armuzna, DPR...
Jelang Armuzna, DPR Ingatkan Pemerintah soal Layanan Konsumsi dan Transportasi
Komisi III DPR Nilai...
Komisi III DPR Nilai Kasus Amsal Sitepu Janggal, Proses Hukum Tak Objektif
Rekomendasi
Purbaya Gelontorkan...
Purbaya Gelontorkan Rp11 Triliun Stabilkan Pasar SBN di Pasar Sekunder
Mengapa Komunitas Internasional...
Mengapa Komunitas Internasional Tak Bisa Menghentikan Gazanisasi di Lebanon?
Tak Suka Film Horor,...
Tak Suka Film Horor, Rano Karno Nonton 'Ghost in the Cell' karena Dibujuk Istri
Berita Terkini
Cegah Kasus Korupsi...
Cegah Kasus Korupsi di BGN Terulang, Saut Situmorang Beri Saran Ini ke Nanik Deyang
Geger, WNI Bunuh WNI...
Geger, WNI Bunuh WNI di Hokkaido Jepang, Satu Anggota Polisi Ikut Terluka
Prihatin Kasus Korupsi...
Prihatin Kasus Korupsi di BGN, Hasto PDIP: Suara Kritis Masyarakat Sudah Mengungkapkan Hal Itu
Kelakar Jenderal Sigit:...
Kelakar Jenderal Sigit: Selesai Jadi Kapolri, Saya Gantian Jadi Aktivis
Prabowo Dinilai Mampu...
Prabowo Dinilai Mampu Jaga Keamanan RI Hadapi Dinamika Geopolitik Global
5 Berita Hukum Pekan...
5 Berita Hukum Pekan Ini: Dadan Hindayana dan Silmy Karim Tersangka Korupsi, Noel Divonis 4,5 Tahun Penjara
Infografis
Inggris: Rusia Alami...
Inggris: Rusia Alami Kekalahan Terburuk Beberapa Bulan Terakhir
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved