Tolak UU Cipta Kerja, Serikat Pekerja Tuntut Presiden Terbitkan Perppu

JAKARTA - Protes keras atas pengesahan RUU Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR pada Senin, 5 Oktober 2020, masih berlanjut. Terlebih, kaum buruh sudah berulang kali meminta pembahasan omnibus law itu dihentikan sebelum disahkan menjadi undang-undang (UU).

Atas pengesahan UU itu, serikat pekerja di sektor ketenagalistrikan menuding pemerintah dan DPR. seperti ‘kejar setoran’ sehingga terburu-buru mengesahkan UU Cipta Kerja . Hal itu disampaikan serikat pekerja atau buruh di sektor kelistrikan seperti SP PLN Persero, PP Indonesia Power, SP PJB, SPEE-FSPMI, dan Serbuk Indonesia.

Mereka mendesak Presiden Joko Widodo mendengarkan aspirasi rakyat dan bersikap tegas dengan membatalkan UU Cipta Kerja melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Presiden harus mengambil sikap tegas untuk mengeluarkan Perppu yang menunda pemberlakukan omnibus law UU Cipta Kerja sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Toh, hal itu untuk kepentingan rakyatnya sendiri,” ujar Ketua Umum PPIP PS Kuncoro kepada SINDOnews, Selasa (6/10/2020).

(Baca: Ribuan Buruh di KBB Turun ke Jalan Tolak UU Cipta Kerja)

Ia menilai omnibus law berpotensi melanggar tafsir konstitusi, terutama dalam Subklaster Ketenagalistrikan. Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 111/PUU-XIII/2015 tidak digunakan sebagai rujukan pada UU Cipta Kerja sehingga akan mengakibatkan adanya pelanggaran UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) yang ujungnya berpotensi akan mengakibatkan kenaikan tarif listrik ke masyarakat.

“Kami sudah berkali-kali menyampaikan kepada pihak-pihak terkait akan dampak buruk yang ditimbulkan jika omnibus law dilakukan. Tetapi, aspirasi dan masukan kami hanya masuk telinga kiri dan keluar telinga tangan. Sebelumnya, para wakil rakyat telah berjanji akan menjadikan putusan MK sebagai pegangan dalam penyusunan UU Cipta Kerja, tapi nyatanya dalam pembahasan Subklaster Ketenagalistrikan janji tersebut terlupakan,” tegas dia.

Ada sejumlah ancaman nyata dari omnibus law terhadap sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Satu di antaranya dihapuskannya peran DPR dalam konsultansi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). “Inti dari dihapusnya peran DPR dalam konsultasi RUKN menyalahi prinsip check and balance dalam melaksanakan kegiatan bernegara di Indonesia,” jelasnya.

(Baca: Demo Tolak UU Cipta Kerja Ricuh, Mahasiswa Rusak Fasilitas Umum dan Mobil Dinas)

Hal itu mengakibatkan beberapa hal. Aspirasi masyarakat dan peran masyarakat dalam pembangunan ketenagalistrikan nasional tidak tersalurkan sehingga perencanaan ketenagalistrikan berpotensi hanya untuk kepentingan dan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu.