Survei Voxpopuli, Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi, 9 Menteri Layak Direshuffle
Senin, 05 Oktober 2020 - 08:57 WIB
loading...
Survei Voxpopuli Research Center mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi masih cukup tinggi. Foto/SIINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berjalan hampir satu tahun. Di tengah ancaman pandemi Covid-19 yang menjadi masalah utama, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi ternyata masih cukup tinggi.
"Selama setahun periode kedua Jokowi, kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden masih menjulang tinggi hingga mencapai 64,7%," ungkap Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center Dika Moehamad dalam keterangan tertulis kepada pers di Jakarta, pada Senin (5/10/2020). (Baca juga: Amien Rais Nilai Separuh Menteri Jokowi Layak Direshuffle)
Menurut Dika, kebijakan yang diambil Presiden untuk menangani Covid-19 masih menjadi opsi terbaik. Sebagai catatan, Presiden telah menerapkan sejumlah langkah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemberian bansos, hingga pembukaan kegiatan ekonomi secara bertahap. Meskipun demikian masih ada sebanyak 30,6% yang menyatakan tidak puas. Masih terus naiknya kurva penambahan kasus positif hingga kesulitan ekonomi akibat dampak PSBB menjadi titik kelemahan Presiden, lanjut Dika. Sisanya 4,7% tidak tahu atau tidak menjawab. (Baca juga: Relawan Al Maun Desak Jokowi Reshuffle Kabinet)
Di tengah tingginya kepuasan terhadap Presiden, catatan perlu diberikan kepada para pembantu di kabinet. Setidaknya ada 9 menteri yang dipandang publik kinerjanya paling buruk, dengan penilaian di bawah 1%. "Termasuk di antara 9 menteri dengan kinerja terburuk adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim 0,9%, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo 0,7%, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto 0,1%," papar Dika. (Baca juga: Perbaiki Kinerja Kabinet, Relawan Jokowi Dorong Reshuffle)
Yang ironis, Dika mencontohkan, peran Terawan yang seharusnya menjadi sentral dalam krisis kesehatan dinilai tidak optimal. Upaya mengendalikan Covid-19 dilakukan oleh Gugus Tugas atau kini berubah menjadi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN). ”Sementara itu masuknya Nadiem yang sukses membangun start-up berstatus unicorn masih dipertanyakan kinerjanya. Publik menilai belum ada gebrakan berarti, terlebih di tengah kegiatan sekolah yang terhenti dan kesulitan masyarakat untuk pembelajaran daring,” jelas Dika.
"Selama setahun periode kedua Jokowi, kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden masih menjulang tinggi hingga mencapai 64,7%," ungkap Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center Dika Moehamad dalam keterangan tertulis kepada pers di Jakarta, pada Senin (5/10/2020). (Baca juga: Amien Rais Nilai Separuh Menteri Jokowi Layak Direshuffle)
Menurut Dika, kebijakan yang diambil Presiden untuk menangani Covid-19 masih menjadi opsi terbaik. Sebagai catatan, Presiden telah menerapkan sejumlah langkah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemberian bansos, hingga pembukaan kegiatan ekonomi secara bertahap. Meskipun demikian masih ada sebanyak 30,6% yang menyatakan tidak puas. Masih terus naiknya kurva penambahan kasus positif hingga kesulitan ekonomi akibat dampak PSBB menjadi titik kelemahan Presiden, lanjut Dika. Sisanya 4,7% tidak tahu atau tidak menjawab. (Baca juga: Relawan Al Maun Desak Jokowi Reshuffle Kabinet)
Di tengah tingginya kepuasan terhadap Presiden, catatan perlu diberikan kepada para pembantu di kabinet. Setidaknya ada 9 menteri yang dipandang publik kinerjanya paling buruk, dengan penilaian di bawah 1%. "Termasuk di antara 9 menteri dengan kinerja terburuk adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim 0,9%, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo 0,7%, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto 0,1%," papar Dika. (Baca juga: Perbaiki Kinerja Kabinet, Relawan Jokowi Dorong Reshuffle)
Yang ironis, Dika mencontohkan, peran Terawan yang seharusnya menjadi sentral dalam krisis kesehatan dinilai tidak optimal. Upaya mengendalikan Covid-19 dilakukan oleh Gugus Tugas atau kini berubah menjadi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN). ”Sementara itu masuknya Nadiem yang sukses membangun start-up berstatus unicorn masih dipertanyakan kinerjanya. Publik menilai belum ada gebrakan berarti, terlebih di tengah kegiatan sekolah yang terhenti dan kesulitan masyarakat untuk pembelajaran daring,” jelas Dika.
