Pemerintah Terkesan Putus Asa Tangani Covid-19
Senin, 05 Oktober 2020 - 08:22 WIB
loading...
Mural Lawan Covid-19. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar masyarakat jangan menganggap pemerintah mencla-mencle terkait penanganan Covid-19. Menurutnya, penyesuaian kebijakan merupakan bagian mencari cara terbaik penanganan Covid-19 di Indonesia.
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah melihat pemerintah terkesan putus asa dalam merespons kondisi yang terjadi saat ini, sehingga kebijakan penanganan Covid-19 dinilai tidak stabil.
"Bongkar pasang kebijakan sah saja selama memang ada hasil evaluasi dari kebijakan sebelumnya," kata Dedi saat dihubungi SINDOnews, Senin (5/10/2020).
(Baca juga: Jokowi Sebut Jangan Sok-sokan Lockdown, Pengamat: Sinyal Ketegangan Pusat dengan Anies ).
Selain itu, Dedi menilai, pemerintah belum menunjukkan koordinasi yang baik dalam penanganan pandemi, terutama antara pemerintah pusat dan daerah, juga terkait banyaknya lembaga mulai dari Gugus Tugas hingga Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).
"Padahal pemerintah cukup fokuskan penanganan satu pintu, satu komando, di menkes misalnya," tandas Dedi.
Diberitakan sebelumnya, selama tujuh bulan menghadapi pandemi Covid-19 , pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Tak dipungkiri selama itu ada kebijakan yang disesuaikan dengan perkembangan terkini Covid-19. Salah satunya, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) . Akhir-akhir ini, Jokowi mengaku cenderung menekankan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM).
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah melihat pemerintah terkesan putus asa dalam merespons kondisi yang terjadi saat ini, sehingga kebijakan penanganan Covid-19 dinilai tidak stabil.
"Bongkar pasang kebijakan sah saja selama memang ada hasil evaluasi dari kebijakan sebelumnya," kata Dedi saat dihubungi SINDOnews, Senin (5/10/2020).
(Baca juga: Jokowi Sebut Jangan Sok-sokan Lockdown, Pengamat: Sinyal Ketegangan Pusat dengan Anies ).
Selain itu, Dedi menilai, pemerintah belum menunjukkan koordinasi yang baik dalam penanganan pandemi, terutama antara pemerintah pusat dan daerah, juga terkait banyaknya lembaga mulai dari Gugus Tugas hingga Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).
"Padahal pemerintah cukup fokuskan penanganan satu pintu, satu komando, di menkes misalnya," tandas Dedi.
Diberitakan sebelumnya, selama tujuh bulan menghadapi pandemi Covid-19 , pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Tak dipungkiri selama itu ada kebijakan yang disesuaikan dengan perkembangan terkini Covid-19. Salah satunya, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) . Akhir-akhir ini, Jokowi mengaku cenderung menekankan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM).
Lihat Juga :
