Jokowi Sebut Jangan Sok-sokan Lockdown, Pengamat: Sinyal Ketegangan Pusat dengan Anies
Senin, 05 Oktober 2020 - 07:54 WIB
loading...
Presiden Jokowi berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai meninjau Kesiapan Penerapan Prosedur Standar New Normal pada Sarana Publik di MRT Bundaran Hotel Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (26/5/2020). Foto/setkab.go.id
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menganggap, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar provinsi, kabupaten, kota jangan sok-sokan lockdown disebut pernyataan jelas, keras, dan boleh disebut ini pernyataan paling keras terkait dengan hubungan pemerintah pusat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan .
Menurut Ray, selain keras, pernyataan ini juga paling terbuka yang menunjuk perbedaan sikap dan keputusan politik antara Presiden dengan Pemprov DKI Jakarta. "Hal ini menguatkan sinyal-sinyal adanya ketegangan antara Gubernur DKI Jakarta dengan pemerintah pusat," kata Ray saat dihubungi SINDOnews, Senin (5/10/2020).
"Ketegangan apa? Ketegangan yang tak muncul di permukaan tapi jamak diketahui di lapangan," tambah Ray.
(Baca juga: Jokowi: Jaga Optimisme Lawan Covid-19 ).
Ray menganggap, sikap Anies yang sering berbeda dengan pemerintah pusat, khususnya terkait dengan Covid-19 ini, bukan saja dapat mengakibatkan ketidaksinkronan arah penanganan pandemi secara nasional. Menurutnya, hal ini bisa memberi efek makin sulitnya membuat keseimbangan antara penanganan Covid-19 dengan pemulihan ekonomi.
Menurut Ray, selain keras, pernyataan ini juga paling terbuka yang menunjuk perbedaan sikap dan keputusan politik antara Presiden dengan Pemprov DKI Jakarta. "Hal ini menguatkan sinyal-sinyal adanya ketegangan antara Gubernur DKI Jakarta dengan pemerintah pusat," kata Ray saat dihubungi SINDOnews, Senin (5/10/2020).
"Ketegangan apa? Ketegangan yang tak muncul di permukaan tapi jamak diketahui di lapangan," tambah Ray.
(Baca juga: Jokowi: Jaga Optimisme Lawan Covid-19 ).
Ray menganggap, sikap Anies yang sering berbeda dengan pemerintah pusat, khususnya terkait dengan Covid-19 ini, bukan saja dapat mengakibatkan ketidaksinkronan arah penanganan pandemi secara nasional. Menurutnya, hal ini bisa memberi efek makin sulitnya membuat keseimbangan antara penanganan Covid-19 dengan pemulihan ekonomi.
Lihat Juga :
