Serikat Buruh Sebut Mogok Nasional Dijamin UU
Minggu, 04 Oktober 2020 - 07:36 WIB
loading...
Unjuk rasa buruh menolak RUU Cipta Kerja beberapa waktu lalu. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 32 federasi pekerja dan buruh bakal menggelar aksi mogok nasional . Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut aksi mogok itu sesuai dengan koridor undang-undang (UU).
Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, mogok nasional diatur dalam UU Nomor 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Selain itu, UU Nomor 21/2000 tentang Serikat Pekerja. Pada pasal 4 UU tersebut disebutkan salah satu fungsi serikat pekerja adalah merencanakan dan melaksanakan mogok.
“Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,” ujar dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (4/10/2020).
(Baca: Aksi Mogok Nasional Pekan Depan, Pengusaha Minta Buruh Tetap Fokus Bekerja)
KSPI dan sejumlah serikat buruh melakukan mogok nasional karena menolak isi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker), khususnya klaster ketenagakerjaan. Setidaknya ada 10 isu krusial dalam RUU Ciptaker yang ditolak oleh serikat buruh.
Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, mogok nasional diatur dalam UU Nomor 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Selain itu, UU Nomor 21/2000 tentang Serikat Pekerja. Pada pasal 4 UU tersebut disebutkan salah satu fungsi serikat pekerja adalah merencanakan dan melaksanakan mogok.
“Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,” ujar dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (4/10/2020).
(Baca: Aksi Mogok Nasional Pekan Depan, Pengusaha Minta Buruh Tetap Fokus Bekerja)
KSPI dan sejumlah serikat buruh melakukan mogok nasional karena menolak isi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker), khususnya klaster ketenagakerjaan. Setidaknya ada 10 isu krusial dalam RUU Ciptaker yang ditolak oleh serikat buruh.
Lihat Juga :
