Tak Jamin Ketahanan Pangan, Food Estate Malah Berpotensi Dikorupsi
Jum'at, 02 Oktober 2020 - 13:53 WIB
loading...
A
A
A
"Konsep Pak Prabowo selaku penanggung jawab untuk proyek food estate ini jelas keliru. Kami menganggap ini sebagai proyek hayalan. Selain memerlukan waktu yang cukup lama untuk pengerjaannya dan anggaran yang sangat besar, ini juga berpotensi menjadi bancakan dari kalangan tertentu untuk kepentingan politik," tuturnya.
(Baca: Food Estate Perlu Teknologi yang Tepat)
Di sisi lain, tidak ada jaminan bahwa pertanian di lahan yang baru ini bisa berhasil karena dulu ketika di era kepemimpinan Presiden Soeharto, pernah menggarap pertanian dengan membuka lahan gambut sejuta hektare di Kalimantan Tengah, tapi gagal. "Kok masih mau mengulang kesalahan masa lalu?" kata Ferdinand.
Menurutnya, jika proyek ini tetap dilakukan, bukan untuk kepentingan jangka pendek, tapi kepentingan jangka panjang. Oleh karena itu, lebih baik pemerintah mengoptimalkan pertanian di Pulau Jawa, Lampung, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan yang selama ini merupakan daerah lumbung pangan Indonesia.
"Pertanian di Sumatera Utara akan menjadi lumbung pangan di Pulau Sumatera, lahan pertanian di Sulawesi Selatan menjadi lumbung pangan untuk wilayah Indonesia Timur, dan lahan pertanian di Pulau Jawa menjadi lumbung pangan di wilayah Pulau Jawa dan beberapa daerah lain yang dekat dari Pulau Jawa," katanya.
Sementara anggaran untuk pembukaan lahan baru di bekas PLG tersebut lebih baik dialihkan dan digunakan untuk pekerjaan padat karya di lahan pertanian Sumatera Utara, Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan. "Pemerintah memberi subsidi pupuk kepada para petani, membuat proyek padat karya dengan mempekerjakan para petani supaya mereka mempunyai penghasilan selama proses bercocok tanam hingga memanen. Jadi tidak perlu mengirim transmigran ke Kalimantan Tengah," urainya.
(Baca: Food Estate Perlu Teknologi yang Tepat)
Di sisi lain, tidak ada jaminan bahwa pertanian di lahan yang baru ini bisa berhasil karena dulu ketika di era kepemimpinan Presiden Soeharto, pernah menggarap pertanian dengan membuka lahan gambut sejuta hektare di Kalimantan Tengah, tapi gagal. "Kok masih mau mengulang kesalahan masa lalu?" kata Ferdinand.
Menurutnya, jika proyek ini tetap dilakukan, bukan untuk kepentingan jangka pendek, tapi kepentingan jangka panjang. Oleh karena itu, lebih baik pemerintah mengoptimalkan pertanian di Pulau Jawa, Lampung, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan yang selama ini merupakan daerah lumbung pangan Indonesia.
"Pertanian di Sumatera Utara akan menjadi lumbung pangan di Pulau Sumatera, lahan pertanian di Sulawesi Selatan menjadi lumbung pangan untuk wilayah Indonesia Timur, dan lahan pertanian di Pulau Jawa menjadi lumbung pangan di wilayah Pulau Jawa dan beberapa daerah lain yang dekat dari Pulau Jawa," katanya.
Sementara anggaran untuk pembukaan lahan baru di bekas PLG tersebut lebih baik dialihkan dan digunakan untuk pekerjaan padat karya di lahan pertanian Sumatera Utara, Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan. "Pemerintah memberi subsidi pupuk kepada para petani, membuat proyek padat karya dengan mempekerjakan para petani supaya mereka mempunyai penghasilan selama proses bercocok tanam hingga memanen. Jadi tidak perlu mengirim transmigran ke Kalimantan Tengah," urainya.
Lihat Juga :
