Pengguna Kontrasepsi Menurun, Hamil Tak Direncanakan Meningkat di Pandemi

Kondisi tersebut menyebabkan risiko komplikasi kehamilan dan kematian bayi yang sering terjadi pada perkawinan anak. Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian bersama, terutama dari pemerintah dan lembaga-lembaga layanan terkait.

"Berbagai konteks permasalahan sebenarnya tak terlepas dari bagaimana akses layanan kesehatan seksual dan reproduktif dapat tetap disediakan di tengah-tengah krisis. Pemerintah harus mengakui bahwa layanan kesehatan seksual dan reproduksi merupakan salah satu kebutuhan layanan kesehatan yang penting," imbuhnya.

Nopitri mengatakan ada beberapa cara untuk mengatasi masalah tersebut. Pertama, memastikan bahwa akses terhadap berbagai informasi mengenai layanan tersebut tersedia, baik secara digital maupun non-digital yang tersebar di berbagai fasilitas kesehatan dasar.

Selain itu, optimalisasi layanan berbasis daring seperti telemedika pada aspek kesehatan seksual dan reproduksi sehingga memudahkan mendapatkan layanan kesehatan yang ada. Di Indonesia, perlu ada penerapan telemedika yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sehingga masyarakat bisa mengakses konsultasi terkait kesehatan seksual dan reproduksi secara cepat dan mudah tanpa frekuensi tinggi untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan.

Pada saat yang sama, fungsi layanan berbasis komunitas (community based health-care) juga amat dibutuhkan untuk memasifkan informasi tersebut kepada keluarga yang tak terjangkau teknologi maupun akses layanan yang tersedia.

Cara lainnya yaitu intervensi untuk memangkas hambatan finansial yang ada sehingga masyarakat bisa mengakses layanan. Misalnya, optimalisasi bantuan sosial yang fokus pada layanan kesehatan reproduksi seperti Program Keluarga Harapan (PKH).