Klaster Ketenagakerjaan Tetap Masuk RUU Ciptaker, Buruh Ancam Demo Massal
Selasa, 29 September 2020 - 10:15 WIB
loading...
A
A
A
Baidowi menyebut setelah menyelesaikan pembahasan 6.652 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang terdiri atas 3.172 DIM yang bersifat tetap dan 3.480 DIM yang harus diubah, kini RUU Ciptaker masuk ke pembahasan timus dan tim sinkronisasi (timsin) untuk kemudian diambil keputusan tingkat pertama. (Baca juga: Sekolah di Merangin Mulai Belajar Tatap Muka dengan Protokol Ketat)
Dalam timus dia menyebut masih bisa terjadi kemungkinan perdebatan. Misalnya, untuk ketentuan pesangon dalam kluster ketenagakerjaan, kesepakatannya jumlah pesangon tetap 32 kali gaji, tetapi formulasinya diubah yakni 23 kali ditanggung pengusaha dan 9 kalinya ditanggung pemerintah melalui mekanisme jaminan kehilangan pekerjaan.
Soal apakah RUU ini akan cepat ketuk palu , Sekretaris Fraksi PPP DPR ini mengatakan, itu tergantung pada tingkat kerumitan penyusunan di timus. Panja juga harus memanggil ahli bahasa supaya tidak ada salah tafsir ataupun kesalahan dalam pengetikan. Serta bagaimana sikap fraksi-fraksi di akhir nanti.
Baidowi membantah DPR dinilai kejar tayang dan ingin memenuhi target pemerintah. Menurutnya,, pengerjaan RUU Ciptaker juga mengikuti ketentuan waktu yang ditetapkan dalam rapat badan musyawarah (Bamus).
Sementara itu, sejumlah organisasi buruh di Jawa Barat mengancam bakal melakukan aksi mogok kerja selama tiga hari, yakni 6- 8 Oktober 2020 mendatang. Aksi mogok kerja akan dilakukan secara nasional guna memprotes RUU Omnibus Law Cipta Kerja. (Baca juga: Pneumonia Butuh Penanganan Serius)
Dalam timus dia menyebut masih bisa terjadi kemungkinan perdebatan. Misalnya, untuk ketentuan pesangon dalam kluster ketenagakerjaan, kesepakatannya jumlah pesangon tetap 32 kali gaji, tetapi formulasinya diubah yakni 23 kali ditanggung pengusaha dan 9 kalinya ditanggung pemerintah melalui mekanisme jaminan kehilangan pekerjaan.
Soal apakah RUU ini akan cepat ketuk palu , Sekretaris Fraksi PPP DPR ini mengatakan, itu tergantung pada tingkat kerumitan penyusunan di timus. Panja juga harus memanggil ahli bahasa supaya tidak ada salah tafsir ataupun kesalahan dalam pengetikan. Serta bagaimana sikap fraksi-fraksi di akhir nanti.
Baidowi membantah DPR dinilai kejar tayang dan ingin memenuhi target pemerintah. Menurutnya,, pengerjaan RUU Ciptaker juga mengikuti ketentuan waktu yang ditetapkan dalam rapat badan musyawarah (Bamus).
Sementara itu, sejumlah organisasi buruh di Jawa Barat mengancam bakal melakukan aksi mogok kerja selama tiga hari, yakni 6- 8 Oktober 2020 mendatang. Aksi mogok kerja akan dilakukan secara nasional guna memprotes RUU Omnibus Law Cipta Kerja. (Baca juga: Pneumonia Butuh Penanganan Serius)
Lihat Juga :
