Perencanaan Keluarga dan Kesehatan Reproduksi

Minggu, 27 September 2020 - 11:21 WIB
loading...
A A A
Selama pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya akses masyarakat menuju fasilitas kesehatan karena fasilitas kesehatan dibanjiri oleh pasien yang terkena COVID-19. Hal Ini membuat fasilitas kesehatan lebih memprioritaskan penanganan penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 yang kasusnya semakin hari semakin meningkat.

Dalam presentasi singkatnya, saat menjadi pembicara dalam forum virtual #HerHero Virtual Forum on Health, Empowerment and Progress Asia Pacific (25/9), Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo kembali menegaskan bahwa selama pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya akses masyarakat menuju fasilitas kesehatan karena fasilitas kesehatan dibanjiri oleh pasien yang terkena COVID-19. Hal Ini membuat fasilitas kesehatan lebih memprioritaskan penanganan penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 yang kasusnya semakin hari semakin meningkat.

Perlunya perhatian khusus, kolaborasi, inovasi dan bekerja keras untuk memastikan perempuan memiliki akses ke kontrasepsi modern. Pasangan usia subur harus membuat keputusan yang tepat tentang masa depannya. Saat ini Indonesia termasuk yang mengalami persoalan serius terkait kehamilan tidak diinginkan dan berimbas pada persoalan laju pertumbuhan penduduk dan masalah lainya.

Selain itu, pasangan usia subur juga mengalami kekhawatiran akan tertular bila mendatangi fasilitas kesehatan sehingga menunda jadwal pelayanan. Penyebab lain terbatasnya akses adalah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kontrasepsi tutup karena provider belum memiliki sarana yang diperlukan untuk mencegah penularan COVID-19. Hal ini berpotensi terhadap terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (unwanted pregnancy).

Rilis dari Badan PBB untuk kependudukan (UNFPA, New York, AS, 27 April 2020) memprediksi bahwa pandemik COVID-19 akan berdampak pada kesehatan perempuan. Menurut UNFPA diperkirakan lebih dari 47 juta wanita kehilangan akses untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi (KB) yang dapat berdampak pada peningkatan kehamilan yang tidak diinginkan. Penguncian (lockdown) kota-kota bahkan negara serta disrupsi besar terhadap layanan kesehatan karena pandemi COVID-19 bisa berdampak tujuh juta kehamilan yang tidak diinginkan bila situasi global tak berubah sampai enam bulan.

Hasto memperkirakan dampak kehamilan tidak diinginkan selama pandemi ini akan sangat luas bagi keluarga dan bangsa sehingga memerlukan perhatian dan penanganan serius. Dampaknya akan terjadi adalah meningkatkan kasus aborsi, meningkatkan risiko kematian ibu dan anak, malnutrisi pada ibu hamil dan janin, bayi lahir prematur, serta kurangnya kasih sayang dan pengasuhan karena anak tidak diinginkan.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Asta Cita dan Reposisi...
Asta Cita dan Reposisi Peran Negara versus Pasar
Kasus dr Tifa dan Roy...
Kasus dr Tifa dan Roy Suryo P-21, Akankah Polemik Ijazah Berakhir di Pengadilan?
BI Rate Naik dan Rupiah...
BI Rate Naik dan Rupiah (tetap) Melemah
Bahaya Romantisasi Oligarki...
Bahaya Romantisasi Oligarki Putih
Ketika Bumi Berhenti...
Ketika Bumi Berhenti Bersabar
Rupiah, IHSG, dan Krisis...
Rupiah, IHSG, dan Krisis Kepercayaan
Transformasi Standar...
Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi: Kebutuhan untuk Wujudkan Merdeka Belajar
Ini Strategi Public...
Ini Strategi Public Relations Jaga Reputasi Perusahaan
Tasawuf dan Ketiadaan
Tasawuf dan Ketiadaan
Rekomendasi
SDN di NTT Dibongkar...
SDN di NTT Dibongkar untuk KDMP, Andreas PDIP: Jangan Korbankan Program Lainnya
10 Presiden Terkaya...
10 Presiden Terkaya Sepanjang Sejarah AS, Trump Jauh Lebih Unggul dari Pendahulunya
Siap Uji Nyali? Ini...
Siap Uji Nyali? Ini Deretan Rekomendasi Microdrama Horor di V+Short
Berita Terkini
Luhut: Bansos ke Depan...
Luhut: Bansos ke Depan Tak Lagi Barang, Diberi Cash Transfer Rp5,4 Juta per Orang
Konstruksi Perkara Suap...
Konstruksi Perkara Suap Bupati Muara Enim, KPK: Ada Uang Rp500 Juta untuk Jaga Hubungan Baik
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Polemik Voters Munas...
Polemik Voters Munas HIPMI Mengemuka: BPD DOB Pertanyakan Dasar Pengurangan Hak Suara
Geledah Kantor Wika,...
Geledah Kantor Wika, Kortas Tipikor Polri Sita Dokumen hingga Barbuk Elektronik
Ajukan JC di Kasus Korupsi...
Ajukan JC di Kasus Korupsi MBG, Eks Waka BGN Sony Sonjaya Sebut 26 Nama di BAP
Infografis
Trade Misinvoicing dan...
Trade Misinvoicing dan Upaya Penguatan Integritas Perdagangan Indonesia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved