Umrah Dibuka, Jamaah Tertunda Jadi Prioritas
Kamis, 24 September 2020 - 06:35 WIB
loading...
A
A
A
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag M Arfi Hatim mengatakan, sambil menunggu kepastian dari Saudi, Indonesia terus mematangkan kesiapan semua layanan bagi jamaah. Penekanan yang dilakukan adalah sosialisasi kepada PPIU dan jamaah terkait penerapan protokol kesehatan. (Baca juga: Proyek Sodetan Kali Ciliwung di Bidara Cina Terganjal Ganti Rugi)
Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan terkini khususnya dari keputusan Kementerian Kesehatan Saudi terkait negara yang mendapat izin masuk dan mana yang tidak. Agar Indonesia bisa masuk daftar pengirim, upaya diplomasi juga akan terus diintensifkan. “Kemenkes tentu akan mempertimbangkan perkembangan pandemi dan risiko kesehatan dari negara-negara tersebut,” terangnya.
Kalangan DPR menyambut baik keputusan Saudi yang akhirnya membuka layanan kembali umrah. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, di tengah pandemi saat ini, penyelenggaraan umrah menuntut pengaturan yang lebih ketat.
Politikus Partai Golkar ini menambahkan, jika dikaitkan dengan protokol Covid-19, maka harus dihitung kembali biaya yang dibutuhkan untuk umrah dengan menerapkan prosedur kesehatan baru tersebut. Misalnya biaya transportasi udara, akomodasi selama di Arab Saudi, konsumsi, dan biaya lainnya.
Untuk itu, Ace mengimbau seluruh calon jamaah dari Indonesia harus juga menyesuaikan ibadah umrah dengan protokol kesehatan Covid-19.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR lainnya, Marwan Dasopang, juga menilai kebijakan Saudi tersebut sangat tepat. Sebab, jika harus menunggu sampai vaksin ditemukan, pandemi benar-benar hilang diperkirakan masih bakal lama. Di sisi lain, banyak hal terkait dalam umrah ini. (Baca juga: Riau Jadi Pusat Perhatian Penanganan Karhutla)
Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan terkini khususnya dari keputusan Kementerian Kesehatan Saudi terkait negara yang mendapat izin masuk dan mana yang tidak. Agar Indonesia bisa masuk daftar pengirim, upaya diplomasi juga akan terus diintensifkan. “Kemenkes tentu akan mempertimbangkan perkembangan pandemi dan risiko kesehatan dari negara-negara tersebut,” terangnya.
Kalangan DPR menyambut baik keputusan Saudi yang akhirnya membuka layanan kembali umrah. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, di tengah pandemi saat ini, penyelenggaraan umrah menuntut pengaturan yang lebih ketat.
Politikus Partai Golkar ini menambahkan, jika dikaitkan dengan protokol Covid-19, maka harus dihitung kembali biaya yang dibutuhkan untuk umrah dengan menerapkan prosedur kesehatan baru tersebut. Misalnya biaya transportasi udara, akomodasi selama di Arab Saudi, konsumsi, dan biaya lainnya.
Untuk itu, Ace mengimbau seluruh calon jamaah dari Indonesia harus juga menyesuaikan ibadah umrah dengan protokol kesehatan Covid-19.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR lainnya, Marwan Dasopang, juga menilai kebijakan Saudi tersebut sangat tepat. Sebab, jika harus menunggu sampai vaksin ditemukan, pandemi benar-benar hilang diperkirakan masih bakal lama. Di sisi lain, banyak hal terkait dalam umrah ini. (Baca juga: Riau Jadi Pusat Perhatian Penanganan Karhutla)
Lihat Juga :
