Umrah Dibuka, Jamaah Tertunda Jadi Prioritas

JAKARTA - Setelah ditutup selama tujuh bulan akibat pandemi Covid-19 , Arab Saudi mulai 4 Oktober akan kembali membuka penyelenggaraan ibadah umrah. Namun, bagi jamaah asal Indonesia, paling cepat bisa menunaikan umrah pada 1 November mendatang.

Saudi memutuskan, layanan umrah akan dibuka secara bertahap. Pada tahap awal 4 Oktober nanti, jamaah yang diperbolehkan berumrah hanyalah warga lokal dan ekspatriat (mukimin). Jumlahnya dibatasi sekitar 6.000 orang per hari atau 30% dari kapasitas Masjidilharam. Tahap berikutnya pada 18 Oktober, jamaah umrah juga masih terbatas bagi warga lokal dan mukimin. Namun, jumlahnya bertambah menjadi sekitar 15.000 orang atau sekitar 75% dari kapasitas Masjidilharam. (Baca: Inilah Pemandangan Ahli Riya Pada Hari Kiamat)

Pada 1 November nanti, Saudi merencanakan, Masjidilharam akan terbuka bagi semua jamaah dari berbagai negara. Kapasitas yang dibuka maksimal, yakni mencapai 20.000 jamaah per hari atau 60.000 jamaah salat per hari. Namun, lantaran masih dalam situasi pandemi Covid-19, Saudi hanya memberi izin masuk bagi jamaah asal negara yang dianggap relatif aman dalam pengendalian virus korona.

Indonesia pun hingga kemarin masih menunggu rilis dari otoritas Saudi, apakah diperbolehkan memberangkatkan jamaah umrah atau tidak. “Kami berharap Indonesia termasuk yang mendapat izin memberangkatkan,” terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Nizar Ali di Jakarta kemarin.

Menurut Nizar, pihaknya terus melakukan koordinasi, baik dengan Konsul Haji KJRI Jeddah, maskapai penerbangan, maupun Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) terkait persiapan jika penyelenggaraan ibadah umrah kembali dibuka. Koordinasi antara lain membahas terkait prioritas pemberangkatan jamaah umrah yang tertunda sejak 27 Februari lalu, serta penerapan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

“Kita minta jamaah umrah yang tertunda menjadi prioritas untuk diberangkatkan. Kita juga membahas penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan umrah di masa Covid-19 bersama dengan Kemenkes,” lanjutnya.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag M Arfi Hatim mengatakan, sambil menunggu kepastian dari Saudi, Indonesia terus mematangkan kesiapan semua layanan bagi jamaah. Penekanan yang dilakukan adalah sosialisasi kepada PPIU dan jamaah terkait penerapan protokol kesehatan. (Baca juga: Proyek Sodetan Kali Ciliwung di Bidara Cina Terganjal Ganti Rugi)

Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan terkini khususnya dari keputusan Kementerian Kesehatan Saudi terkait negara yang mendapat izin masuk dan mana yang tidak. Agar Indonesia bisa masuk daftar pengirim, upaya diplomasi juga akan terus diintensifkan. “Kemenkes tentu akan mempertimbangkan perkembangan pandemi dan risiko kesehatan dari negara-negara tersebut,” terangnya.

Kalangan DPR menyambut baik keputusan Saudi yang akhirnya membuka layanan kembali umrah. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, di tengah pandemi saat ini, penyelenggaraan umrah menuntut pengaturan yang lebih ketat.

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, jika dikaitkan dengan protokol Covid-19, maka harus dihitung kembali biaya yang dibutuhkan untuk umrah dengan menerapkan prosedur kesehatan baru tersebut. Misalnya biaya transportasi udara, akomodasi selama di Arab Saudi, konsumsi, dan biaya lainnya.