Raker dengan Kemenag, DPR Minta Penjelasan Soal Saudi Buka Kembali Ibadah Umrah
loading...
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta kepada Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi dan Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) untuk menjelaskan perihal rencana Pemerintah Arab Saudi yang hendak membuka ibadah umrah bagi masyarakat muslim dunia pada 1 November mendatang, karena perlu ada persiapan.
Hal ini disampaikan Yandri di sela-sela Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR dengan Wamenag dan jajaran Kemenag di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020).
"Banyak yang nanya calon jamaah umrah nih Pak Wamen, nanti dijawab aja, Pak. Walaupun Pak Dirjen PHU pernah menyampaikan itu belum ada umrah, tapi dapat kabar lagi katanya mulai 1 November. Saya enggak tahu kepastiannnya gimana," kata Yandri.
(Baca juga: Arab Saudi Bertahap Buka Umrah, Kemenag Tunggu Rilis Izin Masuk ).
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PAN ini mengharapkan adanya penjelasan yang benar dari Dirjen PHU yang juga merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag. Sehingga, Kemenag bersama dengan Komisi VIII DPR bisa mempersiapkan segala sesuatunya terkait ibadah umrah ini.
"Termasuk mungkin kita harus mempersiapkan segala sesuatunya supaya tidak ada karut-marut dan kendala-kendala yang berarti," ujarnya.
(Baca juga: Berpidato di Sidang Umum PBB, Jokowi Soroti Masalah Kedaulatan Wilayah ).
Yandri khawatir, ketika animo masyarakat sangat tinggi akan terjadi penumpukan calon jamaah umrah. Tentu ini akan menjadi persoalan serius kalau tidak diatasi sedini mungkin, baik secara teknis maupun nonteknis.
"Karena itu, bagaimana respons dari Kemenag terhadap Pemerintah Arab Saudi yang akan membuka layanan jamaah umrah dari luar negara Arab Saudi itu mulai 1 November. Saya kira penting dari DPR maupun Kemenag untuk memastikan itu berjalan baik dan lancar," tutur mantan Ketua Umum Barisan Muda PAN itu.
Hal ini disampaikan Yandri di sela-sela Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR dengan Wamenag dan jajaran Kemenag di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020).
"Banyak yang nanya calon jamaah umrah nih Pak Wamen, nanti dijawab aja, Pak. Walaupun Pak Dirjen PHU pernah menyampaikan itu belum ada umrah, tapi dapat kabar lagi katanya mulai 1 November. Saya enggak tahu kepastiannnya gimana," kata Yandri.
(Baca juga: Arab Saudi Bertahap Buka Umrah, Kemenag Tunggu Rilis Izin Masuk ).
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PAN ini mengharapkan adanya penjelasan yang benar dari Dirjen PHU yang juga merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag. Sehingga, Kemenag bersama dengan Komisi VIII DPR bisa mempersiapkan segala sesuatunya terkait ibadah umrah ini.
"Termasuk mungkin kita harus mempersiapkan segala sesuatunya supaya tidak ada karut-marut dan kendala-kendala yang berarti," ujarnya.
(Baca juga: Berpidato di Sidang Umum PBB, Jokowi Soroti Masalah Kedaulatan Wilayah ).
Yandri khawatir, ketika animo masyarakat sangat tinggi akan terjadi penumpukan calon jamaah umrah. Tentu ini akan menjadi persoalan serius kalau tidak diatasi sedini mungkin, baik secara teknis maupun nonteknis.
"Karena itu, bagaimana respons dari Kemenag terhadap Pemerintah Arab Saudi yang akan membuka layanan jamaah umrah dari luar negara Arab Saudi itu mulai 1 November. Saya kira penting dari DPR maupun Kemenag untuk memastikan itu berjalan baik dan lancar," tutur mantan Ketua Umum Barisan Muda PAN itu.
(zik)
Lihat Juga :
