Pengamat Respons Pernyataan Hotman Paris: Penetapan Tersangka Tak Perlu Izin ke Presiden

Oleh sebab itu, menurut Nasky, seharusnya berikan apresiasi dan mendukung penuh kinerja dan dedikasi penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam menegakkan aturan secara adil, profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu, serta dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. "Komitmen tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berorientasi pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Tidak boleh ada yang kebal hukum di negara ini, dan proses hukum tidak boleh diintervensi oleh tekanan ataupun opini,” ucap dia.

Founder Nasky Milenial Center (NMC) ini menegaskan, demokrasi memberikan ruang bagi siapa pun untuk mengkritik kebijakan institusi negara dan pejabat publik. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Dalam ilmu komunikasi dikenal istilah illusory truth effect, yaitu kebohongan yang diulang terus-menerus akan dianggap sebagai kebenaran.

Karena itu, dia menilai masyarakat harus semakin kritis terhadap setiap informasi yang beredar. Oleh sebab itu, Ia menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kualitas demokrasi dengan mengedepankan etika komunikasi, budaya verifikasi, dan penghormatan terhadap fakta. "Kita harus lebih cermat melihat fenomena ini. Literasi publik harus ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah termakan opini tanpa dasar empiris," ungkapnya.

Ia meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. "Mari sama-sama kita menjaga solidaritas dan stabilitas pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto dalam menjalankan tugas sesuai aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demokrasi yang sejati hanya dapat bertahan di atas kebenaran, bukan fitnah yang dikemas dalam opini. Kritik boleh, tetapi harus berbasis data dan tidak menyerang pribadi," pungkasnya.