Din Syamsuddin Sesalkan Sikap Keras Kepala Pemerintah dan DPR soal Pilkada
Selasa, 22 September 2020 - 16:31 WIB
loading...
A
A
A
(Baca juga: 4.071 Kasus Baru, Total 252.923 Orang Positif Covid-19 ).
"Hal ini mengandung arti bahwa pemerintah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Juga, pelaksanaan pilkada serentak itu nanti tidak sejalan dengan ucapan Presiden Jokowi sendiri bahwa pemerintah lebih mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan daripada stimulus ekonomi dan tentu juga agenda politik."
Lanjut Din, pengabaian aspirasi rakyat, maupun pelanggaran Konstitusi dan undang-undang, serta adanya ketaksesuaian ucap dan laku, sangat berisiko besar. Apalagi, patut diyakini bahwa pelaksanaan pilkada, yang niscaya mendorong kerumunan massa, sangat potensial dan rentan menciptakan klaster baru Covid-19 .
(Lihat Juga Foto: RPTRA Masih Tutup, Anak-Anak Bermain di Kali Kotor ).
"Siapkah pemerintah menanggung akibat dan risikonya? Waktu masih ada untuk berpikir jernih dengan akal sehat untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan rakyat, daripada ingin mengedepankan kekuasaan, atau mengutamakan kepentingan politik kelompok/partai politik," pungkasnya.
"Hal ini mengandung arti bahwa pemerintah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Juga, pelaksanaan pilkada serentak itu nanti tidak sejalan dengan ucapan Presiden Jokowi sendiri bahwa pemerintah lebih mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan daripada stimulus ekonomi dan tentu juga agenda politik."
Lanjut Din, pengabaian aspirasi rakyat, maupun pelanggaran Konstitusi dan undang-undang, serta adanya ketaksesuaian ucap dan laku, sangat berisiko besar. Apalagi, patut diyakini bahwa pelaksanaan pilkada, yang niscaya mendorong kerumunan massa, sangat potensial dan rentan menciptakan klaster baru Covid-19 .
(Lihat Juga Foto: RPTRA Masih Tutup, Anak-Anak Bermain di Kali Kotor ).
"Siapkah pemerintah menanggung akibat dan risikonya? Waktu masih ada untuk berpikir jernih dengan akal sehat untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan rakyat, daripada ingin mengedepankan kekuasaan, atau mengutamakan kepentingan politik kelompok/partai politik," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
