Iran, Teokrasi Islam dan Pelajaran bagi Dunia Islam

Pada dasarnya, logika yang dibangun adalah jika masyarakat adalah Muslim, maka hukum Islam harus menjadi dasar negara; jika syariat harus diterapkan, maka ulama adalah pihak yang paling memahami syariat; karena itu ulama layak memimpin negara. Bagi sebagian kalangan Islamis, argumen ini terdengar meyakinkan. Namun, sejarah justru menunjukkan bahwa persoalannya jauh lebih kompleks dalam matra realitas.

Teokrasi Iran memang memiliki sejumlah kelebihan. Sistem ini berhasil mempertahankan identitas nasional dan keagamaan Iran di tengah tekanan geopolitik selama puluhan tahun. Negara Iran mampu membangun kapasitas pertahanan yang relatif mandiri meski berada dirundung sanksi ekonomi yang panjang.

Dalam berbagai bidang sains, teknologi nuklir, farmasi, dan industri pertahanan, Iran menunjukkan kemampuan yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Negara Iran juga berhasil membangun jaringan pengaruh regional yang menjadikan Iran salah satu aktor paling penting di Timur Tengah.

Namun, keberhasilan tersebut dibayar dengan ongkos politik yang sangat mahal. Ketika otoritas agama menyatu dengan kekuasaan negara, kritik terhadap pemerintah dengan mudah dipersepsikan sebagai kritik terhadap agama itu sendiri. Perbedaan pendapat tidak lagi dipandang sebagai bagian dari demokrasi, melainkan sebagai ancaman terhadap kesucian system yang berlaku. Ruang oposisi menjadi semakin sempit dan ujung-ujungnya tidak dibenarkan. Subversif.

Peristiwa demonstrasi besar pada 2026 memperlihatkan wajah lain dari negara teokrasi Iran. Jutaan warga turun ke jalan menuntut perubahan. Demonstrasi itu dibalas dengan represi pemerintah Iran yang sangat keras.

Berbagai laporan memperkirakan korban tewas mencapai ribuan orang, sementara jumlah korban luka mencapai ratusan ribu. Angka pastinya masih diperdebatkan, tetapi skalanya menunjukkan bahwa krisis legitimasi politik Iran telah mencapai titik yang mengkhawatirkan.

Ahmet T. Kuru, pakar politik Islam, menunjukkan paradoks yang jarang dibicarakan. Berdasarkan berbagai survei yang dilakukan dalam kondisi yang sulit, sekitar separuh penduduk Iran disebut telah meninggalkan identitas Islam, bukan terutama karena perubahan teologis, tetapi karena kekecewaan terhadap rezim yang menggunakan agama sebagai instrumen kekuasaan.