Indonesia Menggugat: Perlawanan Dokter Tifa dalam Sidang Kasus Dugaan Ijazah Palsu Joko Widodo

Ramdansyah
Alumni Kriminologi FISIP UI dan Advokat TPDT

KETIKA Soekarno membacakan "Indonesia Menggugat" pada 1930, yang ia lawan bukan sekadar dakwaan pemerintah kolonial, melainkan cara hukum dipakai untuk mempertahankan kekuasaan. Hampir satu abad kemudian, judul yang sama kembali hadir di ruang sidang Indonesia, kali ini melalui nota perlawanan dr. Tifauzia Tyassuma (dr. Tifa).

Bagi kalangan pergerakan nasional, kejadian ini menjadi referensi ideologis: ia menunjukkan bahwa ruang sidang bisa diubah dari tempat penghukuman menjadi mimbar politik untuk menggugat ketidakadilan, sebuah tradisi yang kemudian terlihat dalam berbagai pledoi tokoh perlawanan berikutnya.

Di Jakarta hari ini ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur memaksa kita mempertanyakan pendekatan hukum yang dipakai terhadap suara yang kritis. Kali ini, yang duduk di kursi terdakwa adalah dr. Tifa, dokter yang bersuara lantang soal keabsahan ijazah Mantan Presiden Republik Indonesia.

Nota perlawanan (eksepsi) dr. Tifa diberi judul "Indonesia Menggugat: Dugaan Ijazah Palsu Jokowi dalam Pusaran Krisis Multidimensi Bangsa." Dugaan pencemaran nama baik melalui transmisi elektronik seperti surat dakwaan Penuntut Umum pada sidang pekan sebelumnya, perlu dilihat dari sisi inti persoalan.

Apakah negara memandang kritik terhadap syarat administratif jabatan publik dalam hal ini mantan Presiden Joko Widodo adalah bagian dari pengawasan warga, atau sebaliknya ia menjadi ancaman terhadap kehormatan pribadi penguasa.

Chilling Effect Kasus Dokter Tifa

Persidangan dan penuntutan terhadap dr. Tifa memberikan pesan kepada kalangan kampus, tenaga kesehatan, pekerja media, aktivis, bahkan warga biasa, jika menyentuh isu yang berkaitan dengan legitimasi elit politik bisa berujung pada kursi terdakwa. Inilah yang disebut dengan Chilling Effect (efek gentar). Masyarakat ketakutan untuk menyampaikan pendapat dan kritiknya kepada pejabat publik, karena berisiko berhadapan dengan proses pidana.

Dosen dan aktivis mahasiswa memilih diam dalam mimbar akademis, pekerja media enggan membuat tulisan tajam dan warga biasa menahan diri untuk bicara politik. Di sini kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi menjadi pepesan kosong belaka.

Persoalan menjadi semakin penting ketika hukum pidana digunakan untuk merespons ekspresi dr. Tifa yang lahir dari perdebatan mengenai jabatan publik. Dalam konteks demikian, pertanyaan mendasarnya bukan lagi apakah seseorang merasa dirugikan oleh suatu pernyataan, melainkan apakah negara berwenang menggunakan instrumen pidana terkait ekspresi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Di sinilah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memiliki arti bagi publik.

Melalui putusan tersebut, MK menegaskan bahwa frasa "orang lain" dalam Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dimaknai sebagai individu perseorangan, bukan lembaga negara, pemerintah, jabatan publik, maupun korporasi. Penafsiran tersebut bukan sekadar perubahan teknis terhadap norma pidana, melainkan penegasan mengenai batas konstitusional antara perlindungan kehormatan pribadi dan perlindungan terhadap kritik atas penyelenggaraan kekuasaan.

MK pada dasarnya mengingatkan bahwa dalam negara demokrasi, jabatan publik membawa konsekuensi keterbukaan yang lebih besar dibandingkan kehidupan privat seseorang.

Nota Perlawanan

Dalam nota perlawanan setebal 36 halaman, Advokat pembela dr. Tifa atau disebut TPDT berusaha menggeser pusat gravitasi perkara Ijazah mantan Presiden ke- 7 Republik Indonesia dari hilir ke hulu. Argumennya sederhana tetapi mendasar yakni sebelum seseorang dihukum karena dianggap memfitnah atau mencemarkan nama baik, pengadilan semestinya lebih dahulu memberi ruang bagi pengujian terhadap objek yang dipersoalkan.

Sumber kontroversi adalah benar atau tidaknya ijazah. Jika substansi pokok sengketa dijauhkan dari sidang, lalu yang diadili hanya ekspresi warga atas sengketa itu, hukum kehilangan keberaniannya untuk dihadapkan dengan kebenaran materiil

Nota perlawanan juga menyoroti persoalan serius pada struktur dakwaan. Tempus delicti disebut terjadi pada Maret hingga Mei 2025, tetapi penuntut umum, menurut keberatan pihak terdakwa, menggunakan campuran rezim hukum yang berlaku berbeda waktunya, termasuk KUHP baru yang efektif berlaku pada 2 Januari 2026. Jika benar demikian, maka keberatan itu bukan soal teknis kecil, melainkan soal asas legalitas: seseorang tidak boleh diadili dengan norma pidana materiil yang belum berlaku saat perbuatan didalilkan terjadi.

Masalah lain yang patut dicermati dalam kasus ini dan menjadi bagian dari perlawanan adalah pencampuran pasal-pasal penghinaan dengan pasal manipulasi dokumen elektronik. Dakwaan yang berhubungan dengan Pasal 32 dan Pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka yang dibutuhkan tidak sekadar opini atau tangkapan layar, tetapi juga rekam jejak teknis yang dapat diverifikasi. Data forensik seperti perubahan data, metadata, akses ilegal, atau rekayasa terhadap dokumen elektronik agar tampak otentik.

Dalam aspek ini perlawanan dokter Tifa membedakan secara tegas antara perlindungan atas kehormatan nama baik dan perlindungan atas integritas data elektronik. Bila objek yang disengketakan adalah sebuah dokumen digital yang diunggah pihak tertentu, maka pertanyaan tentang siapa pemilik data, siapa yang memiliki hak kontrol atas dokumen itu, dan siapa yang secara langsung dirugikan oleh perubahan digital menjadi sangat penting.

Tanpa kejernihan itu, perkara penghinaan rawan disamarkan sebagai perkara manipulasi data, dan perkara manipulasi data rawan dipakai untuk menghindari batas-batas delik aduan.

Indonesia Menggugat Jilid 2

Pada akhirnya, perkara dokter Tifa akan berakhir dengan ketukan palu majelis hakim di Pengadilan Jakarta Timur. Akan ada pihak yang menerima putusan hakim, ada pula yang mungkin kecewa. Namun, sejarah akan mencatat tidak saja isi amar putusan, tetapi juga mencatat bagaimana aparat penegak hukum menggunakan kekuasaan yang telah diberikan.

Di situlah makna "Indonesia Menggugat" menemukan relevansi baru pada abad ini. Jika pada 1930 Soekarno menggugat hukum kolonial karena dipandang melayani kepentingan penguasa, maka dalam negara demokrasi saat ini, yang diuji bukan lagi keberadaan hukum itu sendiri, melainkan kesediaan negara untuk tetap tunduk pada prinsip-prinsip negara hukum ketika menghadapi kritik terhadap kekuasaan.

Perkara dokter Tifa tidak hanya berbicara tentang nasib seorang dokter atau polemik mengenai ijazah. Perkara ini menjadi cermin bagi kualitas demokrasi Indonesia. Ia menguji apakah negara benar-benar mampu membedakan antara fitnah dan kritik, antara penghinaan terhadap kehormatan pribadi dan pengawasan terhadap jabatan publik, antara perlindungan reputasi dan perlindungan terhadap kebebasan konstitusional warga negara untuk hidup dalam lindungan konstitusi.