Ratusan WNI Anggota Jamaah Tabligh Masih Tertahan di India

JAKARTA - Sebanyak 237 warga negara Indonesia (WNI) anggota Jamaah Tabligh yang tersangkut persoalan hukum di India, hingga kini masih tertahan di sejumlah negara bagian.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, sejauh ini pemerintah Indonesia telah memulangkan atau repatriasi 515 WNI anggota Jamaah Tabligh dari India, dari total 752 WNI anggota Jamaah Tabligh yang ada di sana. Repatriasi terakhir dilakukan terhadap 122 WNI anggota Jamaah Tabligh dari India pada 16 September 2020 lalu.

"Masih terdapat 237 WNI JT yang masih tertahan di India di beberapa negara bagian India," ujar Menlu dalam paparannya saat Rapat Kerja dengan Komisi I DPR yang disiarkan secara virtual, Selasa (22/9/2020).( )

Menlu mengatakan, secara keseluruhan, Pemerintah Indonesia per 21 September 2020 kemarin, telah membantu evakuasi dan fasilitasi repatriasi terhadap 151.386 WNI. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan sembako dan alat pelindung diri (APK) sebanyak 530.264 paket.( )

Menurut Menlu, proses repatriasi anggota Jamaah Tabligh di India sangat berbelit sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk memulangkan mereka ke negara masing-masing, termasuk ke Indonesia. "Kita upayakan semaksimal mungkin, baik secara bilateral maupun bersama beberapa negara ASEAN lainnya," tuturnya.

Dalam pertemuan dengan Menlu India pada 12 September lalu, kata Retno, diketahui anggota Jamaah Tabligh yang berada di India tidak hanya berasal dari Indonesia, tapi juga sejumlah negara lain di kawasan ASEAN.

"Karena itu, isu ini kita angkat dalam ASEAN-India Ministerial Meeting, dan Menlu India menanggapi positif dan terus berkoordinasi dengan kementerian lain dan daerah, serta memberikan bantuan agar mereka dapat kembali sesegera mungkin," tuturnya.

Menlu mengatakan, pandemi Covid-19 membawa banyak perubahan bagi dunia, termasuk bagi politik dan diplomasi luar negeri. Karena itu, diperlukan penyesuaian dan adaptasi dalam pelaksanaan politik luar negeri.

"Kita harus melakukan refocusing politik luar negeri agar relevan dengan situasi saat ini dan dapat memenuhi kepentingan rakyat Indonesia," katanya.

Di masa pandemi ini, kata Menlu, politik luar negeri difokuskan ulang pada tiga hal. Pertama, perlindungan WNI. Kedua, mendukung upaya pemerintah dalam penanganan pandemi baik dalam aspek kesehatan, maupun dampak sosial ekonomi. Ketiga, terus berkontribusi pada stabilitas dan perdamaian dunia dan kawasan.

"Di tengah pandemi ini, stabilitas kawasan dan dunia masih sangat penting untuk terus dipelihara," tuturnya.

Menlu mengatakan, perlindungan WNI sudah merupakan isu prioritas politik luar negeri Indonesia selama ini. Di masa pandemi, prioritas ini semakin relevan dan memerlukan upaya ekstra karena harus dijalankan secara baik di tengah semua pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh semua negara.