Tito Karnavian Usulkan Masker dan APD Jadi Alat Peraga Pilkada Wajib
loading...
Mendagri, Tito Karnavian berpandangan bahwa meningkatnya kasus positif COVID-19 dan dampak sosial-ekonomi akibat pandemi ini perlu dijadikan isu utama dalam Pilkada 2020 yang ditonjolkan di setiap tahapan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian berpandangan bahwa meningkatnya kasus positif COVID-19 dan dampak sosial-ekonomi akibat pandemi ini perlu dijadikan isu utama dalam Pilkada 2020 yang ditonjolkan di setiap tahapan. Sehingga, semua calon kepala daerah (cakada) bisa berkontribusi positif dalam penanganan COVID-19, membantu UMKM, membantu pengangguran, PHK dan isu substantial lainnya.
“Tema ini strategi yang akan berpengaruh kepada operasi dan taktis di lapangan oleh kontestan. Masyarakat pun digiring dengan tema ini, mereka akan mencari pemimpin yang bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 atau mengendalikan pandemi COVID-19 berikut dampak sosial ekonominya,” usul Tito dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). (Baca juga: Usulan Sanksi Pelanggar Protokol COVID-19 di Pilkada, UU Wabah hingga KUHP)
Namun, Tito melihat bahwa gaya sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menggunakan cara lama. Untuk itu, ia mengusulkan agar alat peraga kampanye (APK) pilkada diganti dengan benda yang dapat mencegah atau bahkan memotong rantai penularan COVID-19.
“Masker misalnya, sehingga kami sarankan masker dengan paslon nomor urut bukan hanya boleh, diwajibkan, hand sanitizer nama paslon nomor urut, nah ini otomatis akan terjadi pembagian masif alat-alat proteksi ini,” terang Tito.
Menurut mantan Kapolri ini, dengan konsep demikian maka pilkada akan sangat menolong pemerintah untuk mengendalikan penularan. Semisal, 100 ribu item alat pelindung diri dari setiap kontestan maka, akan ada 70 juta lebih APD yang akan tersalurkan ke masyarakat.
“Temen-temen kontestan dan tim suksesnya ini sebetulnya bisa menjadi agen menyebarkan alat-alat peraga itu secara masif door to door dan kepentingannya untuk mendorong elektabilitas yang diusung,” paparnya.
Di sisi lain, lanjut Tito, negara dan pemerintah diuntungkan karena terjadi sosialisasi dan pembagian APD. Untuk itu, hal ini perlu diatur dalam PKPU, sehingga mempersempit potensi terjadinya kerumunan. Begitu juga dengan debat, temanya harus soal pandemi COVID-19 dan dampak sosial-ekonominya.
“Dan masyarakat akan melihat daerah-daerah yang naik (kasus COVID-19), otomatis kontestan petahana mungkin akan mendapatkan kerugian, karena akan mendapat image buruk,” jelas Tito.
Sementara, tambah dia, untuk calon penantang petahana justru bisa membuat gagasan kalau menjadi kepala daerah akan seperti apa penanganan dan dampak sosial-ekonominya. Karena, ini menjadi tantangan bagi semua pihak, bukan hanya kepala daerah tapi pemerintah pusat dan juga dunia. (Baca juga: DPR-Pemerintah Kompak Tetap Lanjutkan Pilkada 2020)
“Jadi, semua bawa ke konsep. Pemikiran seperti itu dan langkah-langkahnya bisa mewarnai,” tutupnya.
“Tema ini strategi yang akan berpengaruh kepada operasi dan taktis di lapangan oleh kontestan. Masyarakat pun digiring dengan tema ini, mereka akan mencari pemimpin yang bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 atau mengendalikan pandemi COVID-19 berikut dampak sosial ekonominya,” usul Tito dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). (Baca juga: Usulan Sanksi Pelanggar Protokol COVID-19 di Pilkada, UU Wabah hingga KUHP)
Namun, Tito melihat bahwa gaya sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menggunakan cara lama. Untuk itu, ia mengusulkan agar alat peraga kampanye (APK) pilkada diganti dengan benda yang dapat mencegah atau bahkan memotong rantai penularan COVID-19.
“Masker misalnya, sehingga kami sarankan masker dengan paslon nomor urut bukan hanya boleh, diwajibkan, hand sanitizer nama paslon nomor urut, nah ini otomatis akan terjadi pembagian masif alat-alat proteksi ini,” terang Tito.
Menurut mantan Kapolri ini, dengan konsep demikian maka pilkada akan sangat menolong pemerintah untuk mengendalikan penularan. Semisal, 100 ribu item alat pelindung diri dari setiap kontestan maka, akan ada 70 juta lebih APD yang akan tersalurkan ke masyarakat.
“Temen-temen kontestan dan tim suksesnya ini sebetulnya bisa menjadi agen menyebarkan alat-alat peraga itu secara masif door to door dan kepentingannya untuk mendorong elektabilitas yang diusung,” paparnya.
Di sisi lain, lanjut Tito, negara dan pemerintah diuntungkan karena terjadi sosialisasi dan pembagian APD. Untuk itu, hal ini perlu diatur dalam PKPU, sehingga mempersempit potensi terjadinya kerumunan. Begitu juga dengan debat, temanya harus soal pandemi COVID-19 dan dampak sosial-ekonominya.
“Dan masyarakat akan melihat daerah-daerah yang naik (kasus COVID-19), otomatis kontestan petahana mungkin akan mendapatkan kerugian, karena akan mendapat image buruk,” jelas Tito.
Sementara, tambah dia, untuk calon penantang petahana justru bisa membuat gagasan kalau menjadi kepala daerah akan seperti apa penanganan dan dampak sosial-ekonominya. Karena, ini menjadi tantangan bagi semua pihak, bukan hanya kepala daerah tapi pemerintah pusat dan juga dunia. (Baca juga: DPR-Pemerintah Kompak Tetap Lanjutkan Pilkada 2020)
“Jadi, semua bawa ke konsep. Pemikiran seperti itu dan langkah-langkahnya bisa mewarnai,” tutupnya.
(kri)
Lihat Juga :
