Mardani: Tunda atau Presiden Jokowi Orkestrasi Langsung Pilkada 2020

Senin, 21 September 2020 - 13:54 WIB
loading...
Mardani: Tunda atau...
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mendesak Pilkada 2020 ditunda atau Presiden Jokowi memimpin langsung orkestrasi pelaksanaan Pilkada. FOTO/DOK.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 diusulkan ditunda. Hal tersebut melihat banyak calon kepala daerah, penyelenggara, dan pengawas pilkada yang positif COVID-19 .

"Kita sebelumnya terlalu over confident bisa menjalankan Pilkada 2020 di masa pandemi. Perlu evaluasi. Oleh karena itu saya mendesak pemerintah untuk segera mengorkestasi pelaksanaan pilkada serentak 2020 dengan disiplin protokol kesehatan COVID-19 atau tunda saja tahun depan," kata Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, Senin (21/9/2020).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu melihat ada potensi ledakan klaster pilkada. Alasannya, pilkada di 270 daerah ini diikuti oleh 1.468 calon dari total 734 pasangan calon (paslon). Pilkada ini diprediksi akan melibatkan 100 juta penduduk. (Baca juga: Paksakan Pilkada saat Pandemi COVID-19, Ganjar: Sangat Berbahaya! )

Sederet nama penyelenggara yang dinyatakan positif COVID-19 adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan komisioner KPU Pramono Ubaid. Nama calon kepala daerah yang positif, antara lain, Lisa Andriani (Binjai), Suyatno (Rokan Hilir), dan Antoni Imam (Lampung Selatan).

"Setelah beberapa tahapan berjalan, saya merasa kita belum siap. Semakin tingginya positive rate COVID-19 di Indonesia dan pelajaran dari pendaftaran peserta pada 4-6 September yang amburadul, sudah selayaknya ada alternatif kebijakan yang lebih baik untuk keselamatan masyarakat," kata Mardani.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Usai Putusan MK, Irman...
Usai Putusan MK, Irman Gusman: Saatnya Akhiri Debat Prosedural, Fokus pada Kualitas Demokrasi Daerah
PDIP: Tingginya Biaya...
PDIP: Tingginya Biaya Politik Tuntas dengan Perbaikan Regulasi, Bukan Pilkada Tak Langsung
Survei Puspoll Indonesia:...
Survei Puspoll Indonesia: Lebih dari 80 Persen Masyarakat Dukung Pilkada Langsung
MK Diminta Larang Keluarga...
MK Diminta Larang Keluarga Presiden dan Wapres Ikut Pilpres, PKS: Bagus juga untuk Pilkada
Wacana Pilkada lewat...
Wacana Pilkada lewat DPRD, Pengamat: Akibat Biaya Politik Tinggi
Tahapan Pemilu 2029...
Tahapan Pemilu 2029 Dimulai Tahun Depan, DPR Targetkan RUU Pilkada Rampung 2026
Demo Rusuh Guncang Georgia,...
Demo Rusuh Guncang Georgia, Massa Serbu Istana Presiden
Partai Perindo Papua...
Partai Perindo Papua Selatan Apresiasi MK Tolak Gugatan Hasil PSU Pilkada, Hendrikus Mahuze: Mari Bersama Bangun Boven Digoel!
Ketua KPU Banten Sebut...
Ketua KPU Banten Sebut Penerapan Open Government Data Dukung Pemilu Berkualitas
Rekomendasi
Cara Mudah Cek Penerima...
Cara Mudah Cek Penerima PIP 2026 Pakai NIK dan NISN
Menlu Araghchi: Pengkhianatan...
Menlu Araghchi: Pengkhianatan di Balik Pembunuhan Khamenei Berdampak pada Pengambilan Keputusan
Perluas Akses Pendidikan,...
Perluas Akses Pendidikan, 500 Sekolah Nasional Terintegrasi akan Dibangun hingga 2029
Berita Terkini
Prabowo: Gaji Hakim...
Prabowo: Gaji Hakim Naik Hampir 300%, Lebih Tinggi dari Singapura
Sebelum Ditangkap KPK,...
Sebelum Ditangkap KPK, Bupati Lombok Barat Sempat Nobar Piala Dunia 2026
Perang Berkepanjangan...
Perang Berkepanjangan AS Vs Iran, Indonesia Wajib Perkuat Ketahanan Nasional dan Diplomasi Strategis
Prabowo: 110 Masalah...
Prabowo: 110 Masalah Tuntas dalam 18 Bulan, Bukan Prestasi Kecil
3 Mobil Noel Ebenezer...
3 Mobil Noel Ebenezer Dikembalikan KPK, Keluarga: Bukti Dibeli Pakai Uang Sah
Duit Ratusan Juta Disita...
Duit Ratusan Juta Disita KPK dalam OTT Bupati Lombok Barat
Infografis
4 Presiden Termiskin...
4 Presiden Termiskin di Dunia, Sumbangkan 90% Gajinya untuk Kaum Susah
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved