Percepat Serapan Anggaran Covid-19
Senin, 21 September 2020 - 07:17 WIB
loading...
A
A
A
Seiring dengan itu, Tim Pelaksana dan Satgas PEN juga diminta mempercepat realisasi program pemulihan ekonomi yang hingga pekan lalu dinilai masih realtif rendah. Airlangga secara khusus menyoroti realisasi bantuan pembiyaan untuk korporasi yang masih 0% dari total pagu anggaran Rp53,57 triliun. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan mengingat di sektor ini banyak individu yang menggantungkan nasibnya. Perlu koordinasi lebih baik antara pelaku usaha dengan tim pemulihan ekonomi, agar bisa menyerap aspirasi dari bawah.
Secara rinci realisasi anggaran PEN per 17 September lalu mencapai Rp254,4 triliun atau 36,6% dari total pagu anggaran yang sebesar Rp695,2 triliun. Realisasi sektor kesehatan mencapai Rp18,45 triliun dari pagu Rp87,55 triliun. Kemudian program perlindungan sosial mencapai Rp134,4 triliun atau 57,49% dari pagui anggaran Rp203,9 triliun, sektor Kementerian/Lembaga dan Pemda terealsiasi Rp20,53 triliun atau 49,26% dari pagu sebesar Rp106,11 triliun. Lalu insentif usaha realisasinya baru Rp22,23 triliun atau 18,43% dari pagu anggaran 120,6 triliun, dan dukungan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM sebesar Rp58,74 triliun atau 41,34%, dari pagu angaran Rp123,46 triliun.
Melihat presentase penyaluaran anggaran yang belum rata-rata belum setengahnya dari pagu anggaran, mestinya ada upaya khusus untuk meningkatkannya. Sektor yang seharusnya bisa menyerap anggaran lebih cepat harus segera dioptimalkan. Misalnya saja penyaluran subsidi gaji bagi pekerja yang memiliki upah Rp5 juta, bantuan presiden dan program Kartu Prakerja yang seharusnya datanya tidak sulit diverifikasi karena semua sudah terdaftar di instansi terkait.
Airlangga memperkirakan realisasi dana pemuihan Covid-19 bisa mencapai 100% kendati kemungkinan ada beberapa perubahan alokasi anggaran. Beberapa sektor yang diusulkan untuk mendapat insentif tambahan antara lain Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang akan ditanggung pemerintah pusat. Usulan lain adalah pembebasan PPh BPHTB untuk Rumah Sederhana dan Rumah Sederhana Sehat dari 5% menjadi 1%. Beberapa usulan ini tentu cukup menggembirakan bagi mereka yang ingin segera memiliki rumah tinggal.
Di samping usulan-usulan tersebut, akan lebih baik lagi apabila tim pemulihan ekonomi juga turun langsung ke masyarakat untuk mengetahui lebih jauh sektor apa saja yang belum tersentuh bantuan. Ini penting untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat yang kini tengah berjuang melawan virus dan mempertahankan kelanjutan ekonomi keluarganya masing-masing.
Secara rinci realisasi anggaran PEN per 17 September lalu mencapai Rp254,4 triliun atau 36,6% dari total pagu anggaran yang sebesar Rp695,2 triliun. Realisasi sektor kesehatan mencapai Rp18,45 triliun dari pagu Rp87,55 triliun. Kemudian program perlindungan sosial mencapai Rp134,4 triliun atau 57,49% dari pagui anggaran Rp203,9 triliun, sektor Kementerian/Lembaga dan Pemda terealsiasi Rp20,53 triliun atau 49,26% dari pagu sebesar Rp106,11 triliun. Lalu insentif usaha realisasinya baru Rp22,23 triliun atau 18,43% dari pagu anggaran 120,6 triliun, dan dukungan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM sebesar Rp58,74 triliun atau 41,34%, dari pagu angaran Rp123,46 triliun.
Melihat presentase penyaluaran anggaran yang belum rata-rata belum setengahnya dari pagu anggaran, mestinya ada upaya khusus untuk meningkatkannya. Sektor yang seharusnya bisa menyerap anggaran lebih cepat harus segera dioptimalkan. Misalnya saja penyaluran subsidi gaji bagi pekerja yang memiliki upah Rp5 juta, bantuan presiden dan program Kartu Prakerja yang seharusnya datanya tidak sulit diverifikasi karena semua sudah terdaftar di instansi terkait.
Airlangga memperkirakan realisasi dana pemuihan Covid-19 bisa mencapai 100% kendati kemungkinan ada beberapa perubahan alokasi anggaran. Beberapa sektor yang diusulkan untuk mendapat insentif tambahan antara lain Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang akan ditanggung pemerintah pusat. Usulan lain adalah pembebasan PPh BPHTB untuk Rumah Sederhana dan Rumah Sederhana Sehat dari 5% menjadi 1%. Beberapa usulan ini tentu cukup menggembirakan bagi mereka yang ingin segera memiliki rumah tinggal.
Di samping usulan-usulan tersebut, akan lebih baik lagi apabila tim pemulihan ekonomi juga turun langsung ke masyarakat untuk mengetahui lebih jauh sektor apa saja yang belum tersentuh bantuan. Ini penting untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat yang kini tengah berjuang melawan virus dan mempertahankan kelanjutan ekonomi keluarganya masing-masing.
(ras)
