Percepat Serapan Anggaran Covid-19
Senin, 21 September 2020 - 07:17 WIB
loading...
Melihat presentase penyaluaran anggaran yang belum rata-rata belum setengahnya dari pagu anggaran, mestinya ada upaya khusus untuk meningkatkannya. Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
ENAM bulan setelah kasus pertama virus korona (Covid-19) diumumkan pada pekan pertama Maret lalu, jumlah kasus terinfeksi virus di Tanah Air belum juga mereda. Selain telah merenggut ribuan nyawa, tercatat sebanyak 244.676 orang dilaporkan terinfeksi Covid-19.
Data tersebut tentu sama sekali bukan hal yang menggembirakan mengingat pandemi Covid-19 belum diketahui kapan akan berakhir. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah pun seakan belum terasa hasilnya. Angka korban jiwa mereka yang positif Covid-19 termasuk tenaga kesehatan, menunjukkan bahwa daya serang virus itu masih jauh dari kata ditaklukkan.
Tentu, kita berharap upaya-upaya mengusir virus seperti dengan menggenjot pengadaan vaksin segera berbuah hasil. Di sisi lain, di sektor ekonomi juga pemerintah melalui Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi terus dilakukan. Targetnya, agar sektor kesehatan terkendali, dan roda ekonomi juga tetap bergerak.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya telah menegaskan bahwa sektor kesehatan harus diutamakan dalam penanganan Covid-19. Menurut Kepala Negara ingin, apabila sektor kesehatan ini tertangani dengan baik, maka otomatis roda ekonomi akan kembali pulih.
Terkait penanangan sektor kesehatan ini, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menyebutkan, pemerintah sedang menyiapkan aturan protokol mengenai pelaksanaan vaksinasi.
Namun persoalannya, vaksin yang diharapkan belum bisa dipastikan kapan akan segera teraliasi. Pasalnya, saat ini tahapan pengadaan vaksin baru sebatas uji coba. Hasilnya pun diperkirakan baru akan diketahui pada pertengahan bulan depan.
Hanya saja, Airlangga menegaskan bahwa tiga bulan ke depan hingga Desember 2020 menjadi fase kritis di mana semua pihak harus dapat menjaga jangan sampai terjadi lonjakan ekstrim sebelum vaksinasi tersebut dilakukan.
Seiring dengan itu, Tim Pelaksana dan Satgas PEN juga diminta mempercepat realisasi program pemulihan ekonomi yang hingga pekan lalu dinilai masih realtif rendah. Airlangga secara khusus menyoroti realisasi bantuan pembiyaan untuk korporasi yang masih 0% dari total pagu anggaran Rp53,57 triliun. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan mengingat di sektor ini banyak individu yang menggantungkan nasibnya. Perlu koordinasi lebih baik antara pelaku usaha dengan tim pemulihan ekonomi, agar bisa menyerap aspirasi dari bawah.
Secara rinci realisasi anggaran PEN per 17 September lalu mencapai Rp254,4 triliun atau 36,6% dari total pagu anggaran yang sebesar Rp695,2 triliun. Realisasi sektor kesehatan mencapai Rp18,45 triliun dari pagu Rp87,55 triliun. Kemudian program perlindungan sosial mencapai Rp134,4 triliun atau 57,49% dari pagui anggaran Rp203,9 triliun, sektor Kementerian/Lembaga dan Pemda terealsiasi Rp20,53 triliun atau 49,26% dari pagu sebesar Rp106,11 triliun. Lalu insentif usaha realisasinya baru Rp22,23 triliun atau 18,43% dari pagu anggaran 120,6 triliun, dan dukungan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM sebesar Rp58,74 triliun atau 41,34%, dari pagu angaran Rp123,46 triliun.
Melihat presentase penyaluaran anggaran yang belum rata-rata belum setengahnya dari pagu anggaran, mestinya ada upaya khusus untuk meningkatkannya. Sektor yang seharusnya bisa menyerap anggaran lebih cepat harus segera dioptimalkan. Misalnya saja penyaluran subsidi gaji bagi pekerja yang memiliki upah Rp5 juta, bantuan presiden dan program Kartu Prakerja yang seharusnya datanya tidak sulit diverifikasi karena semua sudah terdaftar di instansi terkait.
Airlangga memperkirakan realisasi dana pemuihan Covid-19 bisa mencapai 100% kendati kemungkinan ada beberapa perubahan alokasi anggaran. Beberapa sektor yang diusulkan untuk mendapat insentif tambahan antara lain Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang akan ditanggung pemerintah pusat. Usulan lain adalah pembebasan PPh BPHTB untuk Rumah Sederhana dan Rumah Sederhana Sehat dari 5% menjadi 1%. Beberapa usulan ini tentu cukup menggembirakan bagi mereka yang ingin segera memiliki rumah tinggal.
Di samping usulan-usulan tersebut, akan lebih baik lagi apabila tim pemulihan ekonomi juga turun langsung ke masyarakat untuk mengetahui lebih jauh sektor apa saja yang belum tersentuh bantuan. Ini penting untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat yang kini tengah berjuang melawan virus dan mempertahankan kelanjutan ekonomi keluarganya masing-masing.
Data tersebut tentu sama sekali bukan hal yang menggembirakan mengingat pandemi Covid-19 belum diketahui kapan akan berakhir. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah pun seakan belum terasa hasilnya. Angka korban jiwa mereka yang positif Covid-19 termasuk tenaga kesehatan, menunjukkan bahwa daya serang virus itu masih jauh dari kata ditaklukkan.
Tentu, kita berharap upaya-upaya mengusir virus seperti dengan menggenjot pengadaan vaksin segera berbuah hasil. Di sisi lain, di sektor ekonomi juga pemerintah melalui Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi terus dilakukan. Targetnya, agar sektor kesehatan terkendali, dan roda ekonomi juga tetap bergerak.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya telah menegaskan bahwa sektor kesehatan harus diutamakan dalam penanganan Covid-19. Menurut Kepala Negara ingin, apabila sektor kesehatan ini tertangani dengan baik, maka otomatis roda ekonomi akan kembali pulih.
Terkait penanangan sektor kesehatan ini, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menyebutkan, pemerintah sedang menyiapkan aturan protokol mengenai pelaksanaan vaksinasi.
Namun persoalannya, vaksin yang diharapkan belum bisa dipastikan kapan akan segera teraliasi. Pasalnya, saat ini tahapan pengadaan vaksin baru sebatas uji coba. Hasilnya pun diperkirakan baru akan diketahui pada pertengahan bulan depan.
Hanya saja, Airlangga menegaskan bahwa tiga bulan ke depan hingga Desember 2020 menjadi fase kritis di mana semua pihak harus dapat menjaga jangan sampai terjadi lonjakan ekstrim sebelum vaksinasi tersebut dilakukan.
Seiring dengan itu, Tim Pelaksana dan Satgas PEN juga diminta mempercepat realisasi program pemulihan ekonomi yang hingga pekan lalu dinilai masih realtif rendah. Airlangga secara khusus menyoroti realisasi bantuan pembiyaan untuk korporasi yang masih 0% dari total pagu anggaran Rp53,57 triliun. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan mengingat di sektor ini banyak individu yang menggantungkan nasibnya. Perlu koordinasi lebih baik antara pelaku usaha dengan tim pemulihan ekonomi, agar bisa menyerap aspirasi dari bawah.
Secara rinci realisasi anggaran PEN per 17 September lalu mencapai Rp254,4 triliun atau 36,6% dari total pagu anggaran yang sebesar Rp695,2 triliun. Realisasi sektor kesehatan mencapai Rp18,45 triliun dari pagu Rp87,55 triliun. Kemudian program perlindungan sosial mencapai Rp134,4 triliun atau 57,49% dari pagui anggaran Rp203,9 triliun, sektor Kementerian/Lembaga dan Pemda terealsiasi Rp20,53 triliun atau 49,26% dari pagu sebesar Rp106,11 triliun. Lalu insentif usaha realisasinya baru Rp22,23 triliun atau 18,43% dari pagu anggaran 120,6 triliun, dan dukungan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM sebesar Rp58,74 triliun atau 41,34%, dari pagu angaran Rp123,46 triliun.
Melihat presentase penyaluaran anggaran yang belum rata-rata belum setengahnya dari pagu anggaran, mestinya ada upaya khusus untuk meningkatkannya. Sektor yang seharusnya bisa menyerap anggaran lebih cepat harus segera dioptimalkan. Misalnya saja penyaluran subsidi gaji bagi pekerja yang memiliki upah Rp5 juta, bantuan presiden dan program Kartu Prakerja yang seharusnya datanya tidak sulit diverifikasi karena semua sudah terdaftar di instansi terkait.
Airlangga memperkirakan realisasi dana pemuihan Covid-19 bisa mencapai 100% kendati kemungkinan ada beberapa perubahan alokasi anggaran. Beberapa sektor yang diusulkan untuk mendapat insentif tambahan antara lain Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang akan ditanggung pemerintah pusat. Usulan lain adalah pembebasan PPh BPHTB untuk Rumah Sederhana dan Rumah Sederhana Sehat dari 5% menjadi 1%. Beberapa usulan ini tentu cukup menggembirakan bagi mereka yang ingin segera memiliki rumah tinggal.
Di samping usulan-usulan tersebut, akan lebih baik lagi apabila tim pemulihan ekonomi juga turun langsung ke masyarakat untuk mengetahui lebih jauh sektor apa saja yang belum tersentuh bantuan. Ini penting untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat yang kini tengah berjuang melawan virus dan mempertahankan kelanjutan ekonomi keluarganya masing-masing.
(ras)
