Kebangkitan Nasional dengan Meningkatkan Kohesi Sosial

Situasi tersebut menunjukkan bahwa krisis demokrasi tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga dengan cara kekuasaan memahami kritik dan perbedaan pendapat. Ketika kritik sosial mulai dipersepsikan semata-mata sebagai ancaman terhadap ketertiban, ruang demokrasi perlahan menyempit dan masyarakat kehilangan keyakinan bahwa negara mampu berdiri sebagai penengah yang adil. Pada titik inilah frasa kohesi sosial sesungguhnya dipertaruhkan.

Dalam konteks tersebut, pemikiran filsuf Prancis Jacques Derrida menjadi relevan untuk dibaca kembali. Derrida mengingatkan bahwa demokrasi sejati tidak pernah berdiri di atas keseragaman, melainkan pada kemampuan suatu masyarakat untuk terus membuka ruang bagi kritik, perbedaan, dan suara-suara yang tidak nyaman bagi kekuasaan.

Derrida dan Bahasa Kekuasaan

Dalam The Politics of Friendship (1997), Jacques Derrida mengkritik tradisi politik modern yang terlalu lama dibangun di atas logika “kawan” dan “lawan”. Dalam logika semacam itu, perbedaan pendapat mudah dianggap sebagai ancaman. Mereka yang tidak sejalan diposisikan sebagai musuh yang harus disingkirkan, bukan sebagai sesama warga negara yang memiliki hak untuk berbeda pandangan.

Pandangan Derrida memiliki kedekatan dengan gagasan filsuf Roland Barthes dalam How to Live Together (2013). Barthes menyebut bahwa kehidupan bersama yang sehat bukanlah kehidupan yang memaksa semua orang menjadi sama, melainkan kemampuan hidup berdampingan tanpa saling meniadakan. Demokrasi yang dewasa bukan demokrasi yang menghapus perbedaan, melainkan demokrasi yang mampu merawat perbedaan tanpa berubah menjadi permusuhan.

Masalahnya, politik kontemporer justru semakin dipenuhi simbol dan pencitraan yang sering kali menjauh dari realitas sosial. Dalam Writing and Difference (1978), Derrida menunjukkan bahwa bahasa tidak pernah benar-benar netral. Bahasa dapat menjadi alat pembebasan, tetapi sekaligus instrumen kekuasaan.

Hari ini publik terus disodori retorika tentang “kohesi sosial”, “kebangkitan nasional”, atau “moralitas bangsa”. Pemimpin politik tidak lagi dinilai semata dari gagasannya, tetapi juga dari citra personal, gaya bicara, dan kedekatan emosional yang diproduksi media. Dalam situasi seperti itu, narasi politik kerap berubah menjadi pertunjukan simbolik yang menutupi ketimpangan sosial yang sebenarnya.

Karena itu, Derrida menawarkan dekonstruksi sebagai cara membaca secara kritis struktur kekuasaan yang tersembunyi di balik berbagai narasi politik. Dalam Of Grammatology (1998), ia menunjukkan bahwa setiap teks selalu menyimpan kontradiksi sehingga makna tidak pernah benar-benar final. Bahasa kekuasaan karena itu harus selalu dipertanyakan: siapa yang diuntungkan dari sebuah narasi? Suara siapa yang diabaikan? Kepentingan apa yang disembunyikan di balik istilah-istilah yang tampak netral?