Ketika Ijazah Tenggelam dalam 'Satelit-Satelit Isu'

Negara dan Produksi Definisi Masalah

Kondisi itu mengingatkan pada gagasan Carol Bacchi? (2009) yang menjelaskan bahwa kekuasaan modern tidak hanya bekerja melalui kemampuan menyelesaikan masalah, tetapi juga melalui kemampuan mendefinisikan masalah itu sendiri.

Siapa yang menentukan definisi persoalan, dialah yang menentukan arah perhatian publik.

Ketika kritik terhadap keterbukaan dipersepsikan sebagai ancaman politik, fokus publik pun bergeser dari transparansi menuju loyalitas personal. Ketika pertanyaan mengenai verifikasi dokumen dianggap sebagai serangan terhadap figur tertentu, substansi akhirnya tenggelam di bawah kebisingan identitas dan polarisasi.

Karena itu, persoalan ini sesungguhnya tidak lagi sekadar tentang benar atau salahnya suatu tuduhan. Yang jauh lebih penting ialah bagaimana negara, elite politik, media, dan buzzer digital memproduksi definisi atas persoalan tersebut. Mengapa isu verifikasi dokumen berubah menjadi konflik horizontal berbasis sentimen agama dan identitas? Mengapa ruang publik lebih sibuk membahas aktor di balik isu dibanding substansi isu itu sendiri?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang sesungguhnya menentukan kualitas demokrasi kita.

Demokrasi dalam Krisis Perhatian

Demokrasi Indonesia hari ini menghadapi apa yang dapat disebut sebagai krisis perhatian. Publik dibanjiri informasi, tetapi kehilangan kemampuan memilah mana persoalan substantif dan mana distraksi politik.

Dalam teori issue-attention cycle, Anthony Downs (1972) menjelaskan bahwa perhatian publik bergerak cepat, emosional, dan mudah berpindah. Dalam ruang digital yang dikuasai algoritma viralitas, setiap isu dengan mudah tergantikan oleh kegaduhan baru yang lebih sensasional.

Sementara itu, Bryan D. Jones dan Frank R. Baumgartner melalui teori Punctuated Equilibrium (2005) menunjukkan bahwa sistem politik sering bekerja secara reaktif: diam terlalu lama, lalu panik ketika tekanan publik membesar.

Dalam konteks polemik ijazah, ledakan isu periferi justru menenggelamkan problem inti yang sebenarnya dapat diselesaikan secara sederhana melalui keterbukaan dan klarifikasi institusional. Namun, ruang digital tidak memberi insentif pada kesederhanaan. Ia justru memberi ruang besar bagi kontroversi yang emosional dan sensasional.

Akibatnya, ruang publik berubah menjadi arena saling curiga. Tuduhan personal, mobilisasi sentimen kelompok, hingga kriminalisasi simbolik memperlihatkan betapa mudah demokrasi digital berubah menjadi politik kegaduhan.