Menteri Pigai Minta Amien Rais Minta Maaf dan Komdigi Tak Lapor Polisi
Senin, 04 Mei 2026 - 18:26 WIB
loading...
Menteri HAM Natalius Pigai menyoroti video Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais yang viral. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti video Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais yang viral. Pigai meminta Amien Rais meminta maaf atau mencabut pernyataan dalam video tersebut.
Dalam video tersebut, Amien menyinggung keberadaan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di Kabinet Merah Putih. Bagi Pigai, pernyataan Amien tak elok dan bermartabat.
"Saya sebagai Menteri HAM meminta Amien Rais minta maaf atau minimal paling mencabut pernyataannya. Itu tidak elok, tidak bermartabat itu serangan yang mengarahkan langsung kepada individu itu tidak bermartabat," ujar Pigai di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2026).
Baca juga: Kontroversi Amien Rais, Pigai: Kebebasan Berbicara Ada Batasnya!
Pigai pun mempersilakan Amien untuk mengeritik kinerja Pemerintah, termasuk Teddy. Namun, Pigai mengingatkan agar tak menyerang individu, meskipun pejabat negara.
"Kalau mau kritik, kritik kinerja aja, nggak apa-apa. Kritik kinerja saja tidak masalah, kritik kebijakan aja nggak masalah. Gitu ya. Jelas ya? Saya pikir itu yang kedua," katanya.
Selain itu, Pigai juga meminta Komdigi untuk tak menyeret Amien Rais ke polisi. Pigai juga mengingatkan, Pemerintah tak boleh memenjarakan rakyatnya, sekalipun Amien Rais.
Lihat video: KONTROVERSI AMIEN RAIS! Bakom Sayangkan Tokoh Senior Jadi Korban Hoaks
"Saya Menteri HAM ya, sebagai wakil dari pemerintah ya, saya menyatakan negara tidak boleh memenjarakan rakyat, termasuk Amien Rais. Tapi Teddy boleh. Teddy boleh karena ini kan individu, individu serangan kepada individu. Tapi negara tidak boleh," ujar Pigai.
"Ya jadi Komdigi tidak boleh melaporkan Amien Rais ke polisi. Tapi kalau Tedy boleh. Jadi kita tidak mau institusi negara apalagi kementerian atau lembaga digunakan untuk memenjarakan rakyat Indonesia, termasuk Amien Rais," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pihaknya hanya melakukan take down video Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais yang belakangan ramai diperbincangkan. Soal gugatan yang dilayangkan, itu tidak benar.
"Jadi melakukan take down juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdigi," ujar Meutya, Minggu (3/5/2026).
Dia buka suara perihal narasi pihaknya akan melakukan gugatan. Hal itu tidak benar. "Tentu yang akan kita lakukan ini kan ada beberapa media yang bukan media ya mungkin saya nggak tahu media atau bukan, tapi seolah-olah akan ada gugatan dan lain-lain, tidak benar itu, bukan kewenangan Komdigi," ungkapnya.
Dalam video tersebut, Amien menyinggung keberadaan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di Kabinet Merah Putih. Bagi Pigai, pernyataan Amien tak elok dan bermartabat.
"Saya sebagai Menteri HAM meminta Amien Rais minta maaf atau minimal paling mencabut pernyataannya. Itu tidak elok, tidak bermartabat itu serangan yang mengarahkan langsung kepada individu itu tidak bermartabat," ujar Pigai di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2026).
Baca juga: Kontroversi Amien Rais, Pigai: Kebebasan Berbicara Ada Batasnya!
Pigai pun mempersilakan Amien untuk mengeritik kinerja Pemerintah, termasuk Teddy. Namun, Pigai mengingatkan agar tak menyerang individu, meskipun pejabat negara.
"Kalau mau kritik, kritik kinerja aja, nggak apa-apa. Kritik kinerja saja tidak masalah, kritik kebijakan aja nggak masalah. Gitu ya. Jelas ya? Saya pikir itu yang kedua," katanya.
Selain itu, Pigai juga meminta Komdigi untuk tak menyeret Amien Rais ke polisi. Pigai juga mengingatkan, Pemerintah tak boleh memenjarakan rakyatnya, sekalipun Amien Rais.
Lihat video: KONTROVERSI AMIEN RAIS! Bakom Sayangkan Tokoh Senior Jadi Korban Hoaks
"Saya Menteri HAM ya, sebagai wakil dari pemerintah ya, saya menyatakan negara tidak boleh memenjarakan rakyat, termasuk Amien Rais. Tapi Teddy boleh. Teddy boleh karena ini kan individu, individu serangan kepada individu. Tapi negara tidak boleh," ujar Pigai.
"Ya jadi Komdigi tidak boleh melaporkan Amien Rais ke polisi. Tapi kalau Tedy boleh. Jadi kita tidak mau institusi negara apalagi kementerian atau lembaga digunakan untuk memenjarakan rakyat Indonesia, termasuk Amien Rais," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pihaknya hanya melakukan take down video Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais yang belakangan ramai diperbincangkan. Soal gugatan yang dilayangkan, itu tidak benar.
"Jadi melakukan take down juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdigi," ujar Meutya, Minggu (3/5/2026).
Dia buka suara perihal narasi pihaknya akan melakukan gugatan. Hal itu tidak benar. "Tentu yang akan kita lakukan ini kan ada beberapa media yang bukan media ya mungkin saya nggak tahu media atau bukan, tapi seolah-olah akan ada gugatan dan lain-lain, tidak benar itu, bukan kewenangan Komdigi," ungkapnya.
(cip)
Lihat Juga :
