Selamat Ginting: Peradilan Militer bagian dari Sistem Negara Hukum yang Demokratis

JAKARTA - Peradilan militer kerap dipersepsikan sebagai lembaga hukum yang keras, bahkan tidak jarang dianggap kejam dibandingkan dengan peradilan sipil. Persepsi tersebut tidak lepas dari faktor sejarah.

Hal itu disampaikan pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting dalam diskusi publik bertajuk “Mengapa Peradilan Militer itu Kejam” yang diselenggarakan Aliansi Mahasiswa Jabodetabek (AMJ) di Jakarta, Kamis, 23 April 2026.

“Persepsi ini muncul karena adanya ancaman hukuman berat seperti penjara seumur hidup hingga hukuman mati dalam berbagai putusannya,” ujarnya dikutip, Jumat (24/4/2026).

Menurut Selamat Ginting, militer bukanlah organisasi biasa. Ia dirancang untuk bekerja dalam situasi ekstrem, situasi hidup, dan mati, perang dan krisis, di mana kesalahan kecil dapat berujung pada kehancuran besar.

Baca juga: Pangkopassus Larang Prajurit TNI AD Tak Berkualifikasi Komando Pakai Baret Merah

”Dalam konteks ini, hukum militer tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem pertahanan dan keamanan negara,” katanya.

Berbeda dengan masyarakat sipil yang bekerja dalam ruang toleransi kesalahan, militer justru menuntut kepastian dan ketepatan absolut. Seorang prajurit, sejak awal, pada dasarnya telah terikat pada kontrak mati, sebuah konsekuensi bahwa tugas yang dijalankan tidak mengenal kompromi dalam kondisi tertentu.

”Fondasi utama militer adalah disiplin dan rantai komando. Dalam sistem ini, perintah atasan bukan sekadar instruksi, melainkan elemen strategis yang menentukan keberhasilan operasi,” katanya.

Jika perintah dapat ditawar, diabaikan, atau dilanggar tanpa konsekuensi tegas, maka yang runtuh bukan hanya disiplin individu, tetapi seluruh sistem pertahanan negara. Dalam situasi tempur, keterlambatan sekecil apa pun dapat menggagalkan strategi, membahayakan pasukan, bahkan mengancam kedaulatan negara.