MBG Dongkrak Kepuasan Publik, Pengamat: Perketat Tata Kelola dan Pengawasan
Jum'at, 24 April 2026 - 07:19 WIB
loading...
Survei kepuasan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal 2026 menunjukkan hasil positif. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Survei kepuasan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal 2026 menunjukkan hasil positif dengan tingkat dukungan yang cukup tinggi. Survei Indikator Politik Indonesia pada Februari 2026 mencatat tingkat kepuasan publik mencapai 72,8%.
Sementara itu, Cyrus Network pada April 2026 menemukan 65,4% masyarakat mendukung program tersebut, dengan 64,5% responden menilai pelaksanaannya sudah berjalan baik.
Hasil serupa juga terlihat dalam survei Poltracking Indonesia yang menyebut program MBG menjadi salah satu faktor penting yang mendorong tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah.
Baca juga: SPPG Polri di Pejaten Terapkan Sistem MBG Prasmanan ke Pelajar
Pengamat kebijakan publik Prof Trubus Rahardiansah menilai hasil survei tersebut wajar. Menurutnya, hal itu merupakan dinamika yang biasa dalam kebijakan publik dan yang terpenting adalah perbaikan tata kelola serta pengawasan agar program berjalan tepat sasaran.
“Terpenting sekarang adalah komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola, memperketat pengawasan, serta memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan,” ujar Trubus di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Trubus menilai, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu mengambil langkah tegas dalam membenahi tata kelola Program MBG. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, terutama pada operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Lihat video: Perkuat Pengawasan MBG, BGN dan Kejagung Luncurkan "Jaga Dapur MBG"
Pembenahan harus dimulai dari sistem pengadaan bahan baku hingga mekanisme pemilihan pemasok. Ia menilai rantai distribusi bahan makanan dalam program MBG memiliki potensi penyimpangan apabila tidak diawasi secara ketat.
Sementara itu, Cyrus Network pada April 2026 menemukan 65,4% masyarakat mendukung program tersebut, dengan 64,5% responden menilai pelaksanaannya sudah berjalan baik.
Hasil serupa juga terlihat dalam survei Poltracking Indonesia yang menyebut program MBG menjadi salah satu faktor penting yang mendorong tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah.
Baca juga: SPPG Polri di Pejaten Terapkan Sistem MBG Prasmanan ke Pelajar
Pengamat kebijakan publik Prof Trubus Rahardiansah menilai hasil survei tersebut wajar. Menurutnya, hal itu merupakan dinamika yang biasa dalam kebijakan publik dan yang terpenting adalah perbaikan tata kelola serta pengawasan agar program berjalan tepat sasaran.
“Terpenting sekarang adalah komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola, memperketat pengawasan, serta memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan,” ujar Trubus di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Trubus menilai, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu mengambil langkah tegas dalam membenahi tata kelola Program MBG. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, terutama pada operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Lihat video: Perkuat Pengawasan MBG, BGN dan Kejagung Luncurkan "Jaga Dapur MBG"
Pembenahan harus dimulai dari sistem pengadaan bahan baku hingga mekanisme pemilihan pemasok. Ia menilai rantai distribusi bahan makanan dalam program MBG memiliki potensi penyimpangan apabila tidak diawasi secara ketat.
Lihat Juga :
