MBG Dongkrak Kepuasan Publik, Pengamat: Perketat Tata Kelola dan Pengawasan

“Kalau orang tua siswa pengusaha, PNS, atau karyawan BUMN yang mampu, tidak perlu diberikan. Program ini harus fokus pada masyarakat miskin agar tepat sasaran,” ujarnya.

Trubus menilai pengawasan menjadi kunci utama keberhasilan program MBG. Ia mengingatkan besarnya anggaran membuat program tersebut memiliki risiko penyimpangan tinggi, termasuk praktik penggantian bahan makanan dengan kualitas lebih rendah.

Menurutnya, penyimpangan dalam program MBG tidak hanya berdampak pada kerugian anggaran, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat. Ia menilai risiko keracunan makanan harus diantisipasi dengan regulasi yang tegas.

Karena itu, Trubus mendorong pemerintah segera menyusun aturan khusus atau undang-undang terkait program MBG. Ia menilai payung hukum tersebut penting untuk memperkuat pengawasan serta memastikan adanya sanksi yang jelas bagi pelanggaran.

“Anggaran sangat besar, tapi payung hukum khusus belum ada. Ini perlu undang-undang agar pengawasan kuat dan ada sanksi tegas jika terjadi penyimpangan,” katanya.

Terkait adanya gugatan sejumlah lembaga swadaya masyarakat terhadap penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG, Trubus menilai hal tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun ia berpendapat kritik tersebut seharusnya disertai solusi konkret.

Menurutnya, program MBG pada dasarnya bertujuan membantu masyarakat miskin dan mendorong perputaran ekonomi di tingkat bawah. Karena itu, ia menilai yang lebih penting adalah memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran melalui pengawasan yang kuat.