Cak Imin Kritisi War Ticket Haji: Yang Sudah Ngantre Tinggal 2 Tahun Gimana?
Sabtu, 11 April 2026 - 06:12 WIB
loading...
Calon jemaah haji. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Wacana War Ticket Haji yang digodok Kementerian Haji dan Umrah dinilai tidak efektif. Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar ( Cak Imin ).
"Saya belum melihat itu efektif ya, karena sistem antrean itu benar-benar sudah berjalan dan sudah lama orang mengantre," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2026) malam.
Dia mengingatkan agar tak mengesampingkan sistem antrean yang sudah berjalan hingga saat ini. Menurutnya, jangan sampai wacana ini justru membuat khawatir para calon jemaah yang sudah masuk dalam daftar tunggu.
Baca Juga: Polemik War Ticket Haji, Selly DPR: Penetapan Berangkat Haji Harus Berprinsip Keadilan
"Yang sudah telanjur ngantre tinggal 5 tahun, kasihan. Yang sudah ngantre tinggal 2 tahun gimana, apalagi yang sudah ngantre tinggal 2 tahun nasibnya gimana? Nah itu itu masih wacana itu, masih jauhlah," ujarnya.
Dengan melihat kondisi antrean panjang ini, Cak Imin menyatakan bahwa wacana ini belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Ia mengira, bisa saja wacana ini terealisasi jika sistem antrean haji itu sudah benar-benar tuntas.
"Masih panjang. Bisa saja tapi one day setelah proses, itu sekadar wacana gitu," pungkasnya.
Sebelumnya, Kemenhaj tengah menggodok wacana model baru pendaftaran jemaah haji dengan skema War Ticket. Lewat skema ini, siapa yang cepat dan masuk ke dalam kuota yang disediakan, ia akan berangkat.
Wacana War Ticket haji diungkapkan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak dalam rangka merespons antrean panjang calon jemaah yang kini menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
"Sekarang Presiden berkeinginan supaya coba kalian pikirkan bagaimana caranya haji tidak ngantre. Nah, itu yang sedang kami formulasikan," ujar Dahnil, dikutip Jumat (10/4/2026).
Dia menyoroti fenomena antrean panjang ini mulai muncul dengan adanya persoalan keuangan haji. Situasi ini tidak terjadi sebelum ada BPKH. "Kita sedang berpikir bagaimana supaya nggak ngantre itu kayak model war ticket istilahnya. Jadi kita dikasih kuota oleh Saudi Arabia 200.000, nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa, kemudian nanti nggak perlu ngantre. Jadi masing-masing langsung pesan, siapa yang dapat itu yang berangkat. Kita sedang memikirkan pola itu," jelasnya.
"Saya belum melihat itu efektif ya, karena sistem antrean itu benar-benar sudah berjalan dan sudah lama orang mengantre," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2026) malam.
Dia mengingatkan agar tak mengesampingkan sistem antrean yang sudah berjalan hingga saat ini. Menurutnya, jangan sampai wacana ini justru membuat khawatir para calon jemaah yang sudah masuk dalam daftar tunggu.
Baca Juga: Polemik War Ticket Haji, Selly DPR: Penetapan Berangkat Haji Harus Berprinsip Keadilan
"Yang sudah telanjur ngantre tinggal 5 tahun, kasihan. Yang sudah ngantre tinggal 2 tahun gimana, apalagi yang sudah ngantre tinggal 2 tahun nasibnya gimana? Nah itu itu masih wacana itu, masih jauhlah," ujarnya.
Dengan melihat kondisi antrean panjang ini, Cak Imin menyatakan bahwa wacana ini belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Ia mengira, bisa saja wacana ini terealisasi jika sistem antrean haji itu sudah benar-benar tuntas.
"Masih panjang. Bisa saja tapi one day setelah proses, itu sekadar wacana gitu," pungkasnya.
Sebelumnya, Kemenhaj tengah menggodok wacana model baru pendaftaran jemaah haji dengan skema War Ticket. Lewat skema ini, siapa yang cepat dan masuk ke dalam kuota yang disediakan, ia akan berangkat.
Wacana War Ticket haji diungkapkan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak dalam rangka merespons antrean panjang calon jemaah yang kini menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
"Sekarang Presiden berkeinginan supaya coba kalian pikirkan bagaimana caranya haji tidak ngantre. Nah, itu yang sedang kami formulasikan," ujar Dahnil, dikutip Jumat (10/4/2026).
Dia menyoroti fenomena antrean panjang ini mulai muncul dengan adanya persoalan keuangan haji. Situasi ini tidak terjadi sebelum ada BPKH. "Kita sedang berpikir bagaimana supaya nggak ngantre itu kayak model war ticket istilahnya. Jadi kita dikasih kuota oleh Saudi Arabia 200.000, nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa, kemudian nanti nggak perlu ngantre. Jadi masing-masing langsung pesan, siapa yang dapat itu yang berangkat. Kita sedang memikirkan pola itu," jelasnya.
(zik)
Lihat Juga :
