Polemik War Ticket Haji, Selly DPR: Penetapan Berangkat Haji Harus Berprinsip Keadilan

Wacana war ticket harus memiliki proporsi yang jelas. Jika seluruh skema keberangkatan dialihkan menjadi mekanisme war ticket, hal ini justru berpotensi menimbulkan polemik, bahkan menggeser prinsip keadilan yang selama ini dijaga dalam sistem antrean.

Pertama, skema war ticket dapat dijalankan sebagai opsi tambahan, namun dengan proporsi yang jelas dan terbatas, tanpa mengganggu hak jemaah dalam antrean.

Skema ini dapat diprioritaskan hanya untuk kategori jemaah tertentu seperti lansia, penyandang disabilitas, atau kelompok dengan kebutuhan khusus sebagai bentuk afirmasi negara dalam memberikan akses yang lebih cepat bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu maupun kondisi fisik.

Dengan demikian, war ticket tidak menjadi mekanisme umum berbasis kecepatan atau kemampuan finansial, tetapi tetap berada dalam kerangka keadilan sosial dan perlindungan jemaah.

Pemerintah dapat memprioritaskan terlebih dahulu penyelesaian 5 juta jemaah dalam antrean, sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap hak jemaah yang sudah menunggu lama, sebelum memperluas skema baru.

“Kami dari Fraksi PDIP di Komisi VIII siap membahas bersama pemerintah secara komprehensif skema terbaik, termasuk menentukan proporsi yang adil antara jemaah yang sudah dalam antrean dengan kemungkinan skema baru seperti war ticket atau istilah tepatnya pemberangkatan Nol Tahun,” ungkap Selly.

“Seluruh kebijakan harus dirancang tanpa mengurangi semangat dan animo masyarakat untuk berhaji, namun tetap memastikan bahwa akses terhadap ibadah haji dikelola secara adil, transparan, dan berkeadilan sosial,” ujarnya.