Rule Versus Diskresi
Rabu, 08 April 2026 - 09:51 WIB
loading...
A
A
A
Coutry risk premium Indonesia sebesar 2,46. Lebih tinggi dibandingkan country risk premium Malaysia sebesar 1,55 dan Thailand 2,07. Hal ini sejalan dengan peringkat utang Malaysia versi Moody’s termasuk kategori menengah atas (A3). Demikian juga dengan sovereign CDS (mencerminkan potensi gagal bayar utang pemerintah), Indonesia 1,05 lebih tinggi dari Malaysia.
Lalu, apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk menurunkan premi risiko perekonomian nasional serta mengurangi depresiasi rupiah dalam situasi ketidakpastian global akibat perang Iran melawan AS dan Israel?
Sesuai kerangka rule versus diskresi dan jalur premi risiko terhdap depresiasi nilai tukar, pilihan terbaiknya adalah pemerintah dan Bank Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menjalankan kebijakan dengan fiscal and monetary policy rule yang ketat.
Hal ini penting mengingat rendahnya kredibilitas kebijakan (policy credibility) dan pengambil kebijakan ekonomi (credibility of policy maker) di mata investor (publik).
Mematuhi ketentuan UU mengenai rasio defisit fiskal terhadap GDP lebih kecil 3,0 persen, menurunkan DSR mendekati 20 persen, dan mempertahankan rasio utang terhadap GDP sekitar 40 persen, jauh lebih kecil dari batas aman 60 persen.
Dan mengumumkan secara terbuka hasil stress test, skenario menghadapi ketidakpastian global, khususnya berkaitan dengan dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Termasuk, skenario kebijakan menunda pelaksanaan program strategis nasional berbiaya mahal, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk mempertahankan rasio defisit fiskal sebesar 3,0 persen GDP.
Lalu, apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk menurunkan premi risiko perekonomian nasional serta mengurangi depresiasi rupiah dalam situasi ketidakpastian global akibat perang Iran melawan AS dan Israel?
Sesuai kerangka rule versus diskresi dan jalur premi risiko terhdap depresiasi nilai tukar, pilihan terbaiknya adalah pemerintah dan Bank Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menjalankan kebijakan dengan fiscal and monetary policy rule yang ketat.
Hal ini penting mengingat rendahnya kredibilitas kebijakan (policy credibility) dan pengambil kebijakan ekonomi (credibility of policy maker) di mata investor (publik).
Mematuhi ketentuan UU mengenai rasio defisit fiskal terhadap GDP lebih kecil 3,0 persen, menurunkan DSR mendekati 20 persen, dan mempertahankan rasio utang terhadap GDP sekitar 40 persen, jauh lebih kecil dari batas aman 60 persen.
Dan mengumumkan secara terbuka hasil stress test, skenario menghadapi ketidakpastian global, khususnya berkaitan dengan dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Termasuk, skenario kebijakan menunda pelaksanaan program strategis nasional berbiaya mahal, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk mempertahankan rasio defisit fiskal sebesar 3,0 persen GDP.
(rca)
Lihat Juga :
