Indonesia Butuh Nakhoda, Bukan Penguasa

Kegagalan penguasa memenuhi mandat konstitusional ini menuntut pembacaan ulang peran pemimpin: bukan sekadar penguasa yang mengklaim legitimasi melalui posisi, tetapi nakhoda yang memimpin dengan tanggung jawab moral, kapasitas teknokratik, dan legitimasi sosial.

Landasan teoritis bagi transformasi ini dapat ditemukan dalam kontrak sosial Hobbes-Locke-Rousseau yang menegaskan bahwa legitimasi berkuasa berasal dari persetujuan rakyat dan kewajiban negara untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan; dalam teori keadilan John Rawls yang menempatkan prinsip-prinsip fairness dan perlindungan bagi yang paling lemah sebagai tolok ukur kebijakan publik; serta dalam demokrasi deliberatif Jürgen Habermas yang menekankan pentingnya ruang publik rasional untuk menghasilkan kebijakan yang inklusif dan akuntabel. Filsafat politik kontemporer yang mengangkat konsep kemampuan (capabilities) Martha Nussbaum juga relevan: negara harus membangun kondisi agar setiap warga memiliki kemampuan dasar untuk hidup bermartabat—pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi—sebagai inti tujuan pembangunan.

Dalam praktik kehidupan berbangsa, contoh-contoh konkret memperlihatkan implikasi teori ini: kebijakan redistributif yang responsif pada daerah tertinggal, reformasi birokrasi untuk menekan korupsi dan meningkatkan layanan publik, penguatan pendidikan karakter di kurikulum nasional, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan merata demi mengurangi kesenjangan antarwilayah. Di ranah diplomasi, komitmen terhadap ketertiban dunia dan perdamaian ditunjukkan melalui kebijakan luar negeri aktif yang menjunjung prinsip keadilan dan kedaulatan.

Jika penguasa gagal menjalankan fungsi-fungsi ini, maka kebutuhan akan nakhoda pemimpin yang mampu mengintegrasikan visi konstitusional, legitimasi moral, dan keahlian teknis menjadi mendesak; hanya dengan nakhoda yang mengutamakan kepentingan kolektif, memulihkan norma-norma etika publik, dan membangun institusi yang kuat, kapal Indonesia dapat diarahkan menuju pelabuhan terdekat yang aman, makmur, dan berkeadilan, sehingga cita-cita Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 tidak sekadar menjadi retorika, melainkan realitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejak hari-hari pertama kemerdekaan, analogi bangsa sebagai sebuah kapal berlayar sering dipakai untuk menggambarkan perjalanan kolektif menuju cita-cita nasional. Namun realitas menunjukkan bahwa para pemimpin republik dari Presiden pertama hingga kini sering bertindak lebih layaknya penguasa daripada nakhoda. Apakah tujuan mereka semua adalah untuk kepentingan Rakyat? Dan apa yang telah kita bangun selam kurang lebih 80 Tahun? Timor Lepas, Sipadan Ligitan hilang, Aceh selalu menuntut kemwerdekaan, OPM Papua yang kian banyak personel dari yang di bunuh hingga yang berjuang lantang di Luar Negeri? Saat ini kesadaran kolektif kita patut dipertanyak dengan mengorbitnya jalinan kedekatan Iran, sebuah negara 5 kali lebih kecil dari kita diembargo oleh Imperialisme Modern selama 40 Tahun, Namun bangkit melejit memiliki persenjataan yang luar bisa dahsyatnya.

Apakah kita akan mampu, kembali semua tergantung pada Nakhoda negeri ini. Apabila masih penguasa yang bercokol maka sudah bisa dipastikan Indonesia akan binasa selamanya. Jika penguasa terus berkuasa, mereka cenderung mengutamakan kekuasaan, patronase, dan stabilitas rezim ketimbang menunaikan amanat konstitusional yang tegas tercantum dalam Naskah Asli UUD 1945 dan Way of Life Pancasila. Ketika Pancasila dan naskah konstitusi diinapkan menjadi simbol formal tanpa pengaruh nyata pada kebijakan publik, maka kompas moral dan arah kebijakan pun menjadi tumpul kapal Indonesia sering oleng, terombang-ambing oleh arus kepentingan elitis.

Kegagalan ini dapat dianalisis secara teoritis. Kontrak sosial klasik (Locke, Rousseau) mengingatkan bahwa legitimasi penguasa berasal dari persetujuan rakyat dan harus diwujudkan dalam perlindungan hak-hak serta kesejahteraan bersama. Namun praktik politik yang menyuburkan oportunisme dan korupsi mereduksi negara menjadi alat penguasa, bukan instrumen pelayanan publik. Maka ketika pemimpin bangsa melakukan korupsi sekecil apapun seperti halnya praktik korupsi akan menjamur hingga kepala desa dan yang menyedihkan lagi rakyat jelata yang mengais rejekipun akan mencontoh tindakan yang tidak bermoral ini dalam setiap hela nafas yang akan menjadi budaya kolektif bangsa.

Di sisi lain, teori kepemimpinan modern termasuk transformational leadership menunjukkan bahwa pemimpin sejati mentransformasikan nilai, visinya memotivasi perubahan struktural, dan kebijakan diarahkan untuk pemberdayaan kolektif, bukan untuk mempertahankan kekuasaan.

Mengembalikan peran nakhoda mensyaratkan kepemimpinan maritim yang sesuai takdir geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Seorang nakhoda tidak sekadar memerintah; ia menavigasi, membaca cuaca politik-ekonomi, memperhatikan awak kapal (rakyat), dan bertanggung jawab atas keselamatan serta kesejahteraan semua penumpang.

Dalam konteks Indonesia, itu berarti kebijakan yang pro-distribusi, pembangunan infrastruktur maritim yang menghubungkan pulau-pulau, pengelolaan sumber daya yang adil, serta prioritas pada pendidikan dan kesehatan agar setiap warga memiliki kapabilitas dasar untuk hidup bermartabat sejalan dengan capability approach Martha Nussbaum dan prinsip keadilan distributif Rawlsian.