Sesalkan Pelimpahan Kasus Andrie Yunus ke Puspom TNI, TAUD: Tak Sesuai Hukum Acara Pidana Berlaku
Selasa, 31 Maret 2026 - 13:11 WIB
loading...
TAUD menyayangkan sikap Polda Metro Jaya yang melimpahkan kasus penyerangan air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus ke Puspom TNI usai audiensi dengan Komnas HAM di Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2026). Foto: Danandaya
A
A
A
JAKARTA - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menyayangkan sikap Polda Metro Jaya yang melimpahkan kasus penyerangan air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus ke Puspom TNI. Hal ini dinilai tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku.
"Kami sangat menyesali pelimpahan ini karena sangat tidak dikenal dalam hukum acara pidana kita," ujar perwakilan TAUD Afif Abdul Qoyim usai melakukan audiensi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2026).
Baca juga: KontraS Kecewa Polda Metro Limpahkan Kasus Andrie Yunus ke Puspom TNI
Proses penyidikan kasus penyiraman ini masih berjalan di Polda Metro Jaya. Terlebih, pada 25 Maret 2026, TAUD juga menerima pemberitahuan dari Polda Metro Jaya terkait penanganan perkaranya yang telah disampaikan kepada pihak kejaksaan.
"Jadi kami sangat melihat ini tidak ada alasan hukumnya pelimpahan kasus dari Polda Metro Jaya ke Puspom TNI," katanya.
Dalam perkara ini, TAUD akan menyampaikan permohonan perlindungan sebagai pembela HAM kepada LPSK. Selain itu, pihaknya jug mendesak Komnas HAM segera merilis laporan investigasinya sesuai kewenangannya yang ada di dalam Undang-Undang.
"Bahwa kewenangan penyelidikan itu dilakukan oleh Komnas HAM untuk melihat kasus ini lebih independen dan juga lebih komprehensif lagi," ucap Afif.
"Kami sangat menyesali pelimpahan ini karena sangat tidak dikenal dalam hukum acara pidana kita," ujar perwakilan TAUD Afif Abdul Qoyim usai melakukan audiensi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2026).
Baca juga: KontraS Kecewa Polda Metro Limpahkan Kasus Andrie Yunus ke Puspom TNI
Proses penyidikan kasus penyiraman ini masih berjalan di Polda Metro Jaya. Terlebih, pada 25 Maret 2026, TAUD juga menerima pemberitahuan dari Polda Metro Jaya terkait penanganan perkaranya yang telah disampaikan kepada pihak kejaksaan.
"Jadi kami sangat melihat ini tidak ada alasan hukumnya pelimpahan kasus dari Polda Metro Jaya ke Puspom TNI," katanya.
Dalam perkara ini, TAUD akan menyampaikan permohonan perlindungan sebagai pembela HAM kepada LPSK. Selain itu, pihaknya jug mendesak Komnas HAM segera merilis laporan investigasinya sesuai kewenangannya yang ada di dalam Undang-Undang.
"Bahwa kewenangan penyelidikan itu dilakukan oleh Komnas HAM untuk melihat kasus ini lebih independen dan juga lebih komprehensif lagi," ucap Afif.
(jon)
Lihat Juga :
