Menjadikan Diskursus Geopolitik Bermakna: Dari Tontonan Menjadi Tekanan
Selasa, 31 Maret 2026 - 07:17 WIB
loading...
A
A
A
Maka pertanyaannya menjadi sangat konkret: bagaimana seharusnya para pakar yang terdiri dari akademisi, analis strategis, praktisi kebijakan dapat berkontribusi di media agar diskursus geopolitik Indonesia bermakna, bukan sekadar kebisingan?
Tom Nichols dalam The Death of Expertise (2017) mendiagnosis sebuah paradoks modernitas: semakin mudah informasi diakses, semakin banyak orang merasa tidak perlu lagi mendengarkan mereka yang telah menghabiskan puluhan tahun mempelajari suatu bidang. Menurutnya, internet tidak menciptakan pengetahuan justru menciptakan ilusi pengetahuan. Seseorang yang membaca sepuluh artikel dalam semalam merasa setara dengan seorang analis yang menghabiskan satu dekade di bidang keilmuannya.
Namun di Indonesia, fenomena ini memiliki lapisan yang lebih kompleks. Ketidakpercayaan publik terhadap kepakaran tidak semata lahir dari arogansi epistemik. Ia juga lahir dari sejarah: otoritas pengetahuan pernah digunakan untuk membungkam, bukan mencerdaskan; para akademisi pernah, dan masih, cenderung tampil sebagai partisan kubu ketimbang pembawa analisis. Ketika pakar berbicara seperti aktor politik, publik wajar kehilangan orientasi tentang siapa yang harus dipercaya. Nichols benar bahwa kritik tanpa pengetahuan hanya melahirkan kebisingan. Tetapi ia juga mengakui bahwa para pakar sendiri turut berkontribusi pada erosi wibawa keilmuan, karena gagal hadir di ruang publik dengan bahasa yang bisa dipahami dan sikap yang bisa dipercaya.
Lebih jauh dalam kajian perang asimetris, apa yang terjadi di ruang digital Indonesia bukan sekadar dinamika komunikasi biasa, ia adalah medan perang informasi yang nyata. Dalam konflik kontemporer, salah satu strategi paling efektif adalah membanjiri ruang informasi dengan narasi yang saling bertentangan, sehingga publik kehilangan kemampuan untuk membedakan fakta dari opini, analisis dari propaganda. Tujuannya bukan meyakinkan audiens pada satu posisi tertentu, melainkan menciptakan kelelahan epistemik: publik yang terlalu lelah untuk berpikir jernih akhirnya berhenti peduli, atau, lebih berbahaya, mudah digiring ke mana saja.
Bagi Indonesia, taruhannya bukan kecil. Sebagai negara yang secara konstitusional menganut politik luar negeri bebas aktif, posisi Indonesia terhadap konflik Asia Barat memiliki bobot diplomatik yang signifikan. Ketika diskursus publik dikuasai oleh kebisingan yang tidak terstruktur, kemampuan masyarakat sipil untuk menghasilkan tekanan kebijakan yang koheren melemah. Pemerintah pun kehilangan sinyal yang jelas tentang apa yang sesungguhnya dikehendaki rakyatnya, dan dalam kekosongan itu, kepentingan lain yang lebih terorganisir bisa masuk mengisi ruang.
Tom Nichols dalam The Death of Expertise (2017) mendiagnosis sebuah paradoks modernitas: semakin mudah informasi diakses, semakin banyak orang merasa tidak perlu lagi mendengarkan mereka yang telah menghabiskan puluhan tahun mempelajari suatu bidang. Menurutnya, internet tidak menciptakan pengetahuan justru menciptakan ilusi pengetahuan. Seseorang yang membaca sepuluh artikel dalam semalam merasa setara dengan seorang analis yang menghabiskan satu dekade di bidang keilmuannya.
Namun di Indonesia, fenomena ini memiliki lapisan yang lebih kompleks. Ketidakpercayaan publik terhadap kepakaran tidak semata lahir dari arogansi epistemik. Ia juga lahir dari sejarah: otoritas pengetahuan pernah digunakan untuk membungkam, bukan mencerdaskan; para akademisi pernah, dan masih, cenderung tampil sebagai partisan kubu ketimbang pembawa analisis. Ketika pakar berbicara seperti aktor politik, publik wajar kehilangan orientasi tentang siapa yang harus dipercaya. Nichols benar bahwa kritik tanpa pengetahuan hanya melahirkan kebisingan. Tetapi ia juga mengakui bahwa para pakar sendiri turut berkontribusi pada erosi wibawa keilmuan, karena gagal hadir di ruang publik dengan bahasa yang bisa dipahami dan sikap yang bisa dipercaya.
Lebih jauh dalam kajian perang asimetris, apa yang terjadi di ruang digital Indonesia bukan sekadar dinamika komunikasi biasa, ia adalah medan perang informasi yang nyata. Dalam konflik kontemporer, salah satu strategi paling efektif adalah membanjiri ruang informasi dengan narasi yang saling bertentangan, sehingga publik kehilangan kemampuan untuk membedakan fakta dari opini, analisis dari propaganda. Tujuannya bukan meyakinkan audiens pada satu posisi tertentu, melainkan menciptakan kelelahan epistemik: publik yang terlalu lelah untuk berpikir jernih akhirnya berhenti peduli, atau, lebih berbahaya, mudah digiring ke mana saja.
Bagi Indonesia, taruhannya bukan kecil. Sebagai negara yang secara konstitusional menganut politik luar negeri bebas aktif, posisi Indonesia terhadap konflik Asia Barat memiliki bobot diplomatik yang signifikan. Ketika diskursus publik dikuasai oleh kebisingan yang tidak terstruktur, kemampuan masyarakat sipil untuk menghasilkan tekanan kebijakan yang koheren melemah. Pemerintah pun kehilangan sinyal yang jelas tentang apa yang sesungguhnya dikehendaki rakyatnya, dan dalam kekosongan itu, kepentingan lain yang lebih terorganisir bisa masuk mengisi ruang.
Lihat Juga :