Garis Depan Tak Terlihat: Perang Algoritmik dan Kehancuran Atas Kemanusiaan

Minggu, 29 Maret 2026 - 19:34 WIB
loading...
Garis Depan Tak Terlihat:...
Ressa Uli Patrissia, Dosen Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Pemerhati Komunikasi dan Teknologi, dan Peneliti Komunikasi Algoritmik. Foto/Dok.Pribadi
A A A
Ressa Uli Patrissia
Dosen Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
Pemerhati Komunikasi dan Teknologi, dan Peneliti Komunikasi Algoritmik

ADA yang berubah secara mendasar dalam cara manusia menewaskan sesamanya dan kita hampir tidak menyadarinya. Konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran hari ini bukan lagi perang dalam pengertian yang kita warisi dari buku sejarah: pasukan berhadapan, batas wilayah dilanggar, deklarasi diumumkan.

Namun yang terjadi saat ini adalah sesuatu yang jauh lebih licin, jauh lebih tersembunyi, dan justru karena itulah jauh lebih berbahaya. Ini adalah perang yang dirancang agar tidak terlihat sebagai perang, agar tidak memicu kecaman publik, tidak menuntut pertanggungjawaban, dan tidak meninggalkan jejak yang cukup jelas untuk disidangkan di Mahkamah Internasional mana pun.

Kita menyebutnya transformasi teknologi militer. Saya lebih cenderung menyebutnya: normalisasi kekerasan yang difasilitasi algoritma.

Ketika Mesin Memutuskan Siapa yang Harus Tewas


Salah satu perkembangan paling menggelisahkan dalam arsitektur perang modern adalah apa yang dikenal sebagai automated target prioritization, suatu sistem yang secara otomatis mengidentifikasi, meranking, dan merekomendasikan target serangan berdasarkan pemrosesan data masif.

Sistem ini bekerja sebelum keputusan manusia diambil. Ia menyusun daftar. Ia menentukan urutan. Ia menawarkan pilihan kepada komandan militer dalam bentuk antarmuka yang terlihat seperti dashboard manajemen, bukan surat perintah kematian.

Pertanyaannya bukan lagi "siapa yang menarik pelatuk?" Pertanyaannya adalah: siapa yang bertanggung jawab ketika algoritmanya salah?

Sejauh ini, tidak ada jawaban yang memuaskan. Industri pertahanan menyebutnya "human in the loop" - manusia tetap ada dalam rantai keputusan. Namun dalam praktiknya, ketika seorang operator militer disuguhi rekomendasi sistem yang diklaim memiliki akurasi tinggi, dalam tekanan operasional, dengan waktu respons yang terbatas seberapa "manusiawi" sesungguhnya keputusan itu?

Manusia menjadi penanda tangan, bukan pemikir. Akuntabilitas moral diencerkan ke titik yang hampir tidak ada.
Ini bukan hanya masalah teknis. Ini adalah krisis etika yang sistemik, dan kita sedang membiarkannya terjadi dalam senyap.

Drone: Senjata yang Memisahkan Kekerasan dari Konsekuensinya


Argumen paling lazim yang digunakan untuk membenarkan penggunaan drone militer adalah reduced human risk, pengurangan risiko terhadap nyawa tentara pihak yang menyerang. Secara retorika, ini terdengar humanis, bahkan progresif. Namun mari kita bongkar argumen itu lebih jujur.

Pengurangan risiko bagi satu pihak tidak pernah berarti pengurangan risiko secara absolut. Ia hanya berarti transfer risiko; dari tubuh tentara di negara penyerang kepada tubuh-tubuh lain di wilayah yang diserang, termasuk tubuh sipil yang tidak memiliki drone untuk membalas.

Yang berubah bukan tingkat kematian; yang berubah adalah jarak psikologis antara yang berniat menewaskan dan yang akan ditewaskan.Dan jarak psikologis inilah yang paling merusak secara moral.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Perang Iran 2026: Akhir...
Perang Iran 2026: Akhir Pertempuran, Awal Perebutan Kemenangan
Prabowo: Selat Hormuz...
Prabowo: Selat Hormuz Ditutup, Kita Percaya Diri Mampu Mengatasi
Belajar dari Iran: Tiga...
Belajar dari Iran: Tiga Pelajaran Strategis bagi Indonesia
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Harga BBM Non-Subsidi Pascaanjloknya Harga Minyak Dunia
Perang Iran: Dari Bertahan...
Perang Iran: Dari Bertahan Hidup Menjadi Pengatur Kawasan?
Denny JA Sebut Algoritma...
Denny JA Sebut Algoritma Lahirkan Kelas Baru Pekerja Digital yang Rentan
AS Menguji Pertempuran...
AS Menguji Pertempuran Udara Jarak Jauh dengan Dukungan AI F-16
Eks Jenderal Zionis:...
Eks Jenderal Zionis: Netanyahu Mengarang Iran Miliki Bom Nuklir untuk Menakuti Publik Israel
AS Pertimbangkan Tarik...
AS Pertimbangkan Tarik Pasukan dari Arab Saudi, Berseteru Gara-gara Perang Iran
Rekomendasi
Pekebun Sawit di Bengkulu...
Pekebun Sawit di Bengkulu Selatan Dilatih Budidaya dan Pemetaan Modern
Densu Jadi Wajah Baru...
Densu Jadi Wajah Baru Caroline.id, Strategi Kepercayaan di Tengah Pasar Mobil Bekas yang Makin Sengit
Sistem Isi Daya Dua...
Sistem Isi Daya Dua Arah Memicu Persaingan antara BMW, VW, dan BYD
Berita Terkini
Dukung Dokter Tifa di...
Dukung Dokter Tifa di PN Jaktim, Roy Suryo Soroti Tersangka yang Dapat Restorative Justice
Lukashenko Jadi Presiden...
Lukashenko Jadi Presiden Negara Sahabat Pertama yang Nginap di Istana Negara
Profil Christina Endarwati...
Profil Christina Endarwati Ketua Majelis Hakim Sidang Dokter Tifa terkait Ijazah Jokowi
Rapat Paripurna RAPBN...
Rapat Paripurna RAPBN 2027 hingga Calon Anggota BS OJK Dihadiri 298 Anggota DPR
Hakim Tolak JPU soal...
Hakim Tolak JPU soal Uang Pengganti Rp4,8 Triliun ke Nadiem, Rekomendasikan Jalur TPPU
Hadapi Sidang Ijazah...
Hadapi Sidang Ijazah Jokowi, Dokter Tifa: Kita Tidak Ada Sponsor, Bohir Kita Hanya Allah
Infografis
5 Kapal Perang Paling...
5 Kapal Perang Paling Canggih di ASEAN
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved